Program MBG Picu Pergerakan Ekonomi Daerah, Dana Triliunan Beredar Lewat SPPG

Bogor – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai daerah.

Dia menambahkan, sebagian besar anggaran BGN langsung disalurkan ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

"Uang Badan Gizi Nasional, 93 persen itu langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account. Masuk di virtual account seluruh SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah 25.574. Jadi dengan program ini terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah," ucap Dadan saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama dengan SPPG Cigombong Pasirjaya di Bogor, Selasa (17/3).

Dia menyebutkan setiap SPPG rata-rata menerima dana sekitar Rp1 miliar per bulan, yang kemudian berputar di wilayah masing-masing. Sebagai contoh, di Jawa Barat yang telah memiliki sekitar 5.000 SPPG, perputaran dana mencapai Rp5 triliun setiap bulan.

"Jadi, 1 SPPG rata-rata akan menerima uang Rp1 miliar per bulan. Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp5 triliun per bulan. Dengan sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, itu uang di Jawa Barat kurang lebih sudah beredar sekitar Rp11-12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah dan kemudian menjadi isu hal lokal di mana pemenuhan kebutuhan pangan seharusnya dipasok lokal," papar Dadan.

Kepala BGN saat buka bersama dengan penerima manfaat di wilayah SPPG Kecamatan Cigombong.

Oleh karena itu, Program MBG sejak awal dirancang untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal. Kebutuhan pangan dalam program ini diharapkan dipenuhi dari produksi daerah sekitar, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, hingga industri pangan lokal.

Dadan juga menyoroti pentingnya peran SPPG dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, mulai dari tenaga operasional hingga tenaga ahli seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.

Kesadaran akan pentingnya penguatan ekonomi lokal kini juga semakin meningkat, termasuk di kalangan pemerintah daerah. Banyak kepala daerah mulai mendorong agar dana yang masuk ke wilayahnya dibelanjakan untuk produk dan bahan baku lokal.

"Saya harapkan terjadi satu pergerakan ekonomi circular di satu daerah yang sekarang alhamdulillah sudah mulai disadari oleh semua pihak betapa pentingnya meningkatkan produktivitas lokal sehingga ekonomi di daerah akan berkembang. Sekarang, sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut," ucapnya.

Untuk memastikan hal tersebut berjalan optimal, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari wilayah setempat. Langkah ini bertujuan agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya serta preferensi masyarakat lokal.

Dengan pendekatan tersebut, Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional