Program 1000 SPPG Pesantren, Langkah Strategis Percepat MBG

Jawa Tengah – Kepala Badan Gizi Nasional bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, Pengasuh Pondok Pesantren API ASRI Syubbanul Wathon dan Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia menghadiri acara peletakan batu pertama SPPG Ponpes API Syubbanul Waton, Tegalrejo, Kabupaten Magelang pada Senin (23/06).

Kegiatan Peletakan Batu Pertama ini merupakan bagian dari Program 1000 SPPG Pesantren di seluruh Indonesia

Dalam sambutannya, Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang mendukung terlaksananya program Makan Bergizi Gratis dan Program 1000 SPPG Pesantren.

“Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada pak Menko. Ini adalah kontribusi besar dari kementerian lain, dari pondok pesantren, dari lembaga turut mendukung Program Makan Bergizi Gratis, karena ada 3 kata kunci untuk kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis, yang pertama anggaran, kedua SDM, yang ketiga infrastruktur,” ungkapnya.

Menurut Dadan, pembangunan 1000 SPPG sangat membantu dalam percepatan pengadaan infrastruktur program MBG. 

“Sekarang 1.843 yang sudah ada murni kemitraan, termasuk yang ada di sini yang mau dibangun oleh Pak Baddrut Tamam, 1000 itu adalah murni kemitraan. Dan ini adalah bentuk kontribusi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis,” tambah Dadan.

Pada kesempatan tersebut, KH. Yusuf Chudlori selaku Pengasuh Pondok Pesantren API ASRI Syubbanul Wathon menekankan pentingnya pesantren sebagai pusat pemberdayaan yang mampu membentuk generasi yang mendiri dan produktif. “Melalui SPPG ini, kami ingin menjadikan pesantren bukan hanya tempat belajar, tapi juga pusat kemandirian ekonomi dan sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar menekankan terkait pemberdayaan masyarakat
“Kita tidak lagi bicara sekadar pemberdayaan masyarakat, tapi bagaimana kita mempercepat pemberdayaan masyarakat. Kecepatan inilah yang dibutuhkan agar kita bisa menekan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemandirian, ” tutur Gus Imin.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional