Perkuat Sistem dan Tata Kelola MBG, BGN Gelar Sosialisasi

Jakarta – Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola, BGN menyelenggarakan sosialiasi kebijakan dan pedoman MBG guna optimalkan pelaksanaan program di setiap SPPG. Agenda yang digelar di Jakarta Selatan tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan pada Selasa (13/05).

Sebagai program strategis nasional yang telah berjalan empat bulan lamanya, MBG tentu memiliki catatan evaluasi dan perbaikan untuk peningkatan efektifitas program. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh stakeholder terkait, termasuk Kepala SPPG, Ahli Gizi, Akuntan hingga Mitra SPPG di seluruh Indonesia. 

Topik yang disampaikan pada pertemuan ini dibagi ke dalam 7 sesi, mulai dari pedoman verifikasi terkait pendaftaran calon SPPG serta penempatan SPPI, pedoman umum gizi seimbang, pedoman operasional distribusi MBG hingga manajemen risiko pada program MBG. Agenda ini mendatangkan berbagai stakeholder program MBG yang terdiri Ketua Kelompok SPPG Dapur Wilayah Daerah Khusus Jakarta, seluruh SPPI di SPPG Wilayah Jakarta, perwakilan Yayasan SPPG serta mitra seluruh SPPG Wilayah Jakarta. 

“BGN menjadi tulang punggung dalam program pemenuhan gizi nasional melalui program MBG. Agenda ini merupakan wujud kehadiran negara untuk penciptaan generasi emas 2045. Dalam implementasinya, program ini banyak berkaitan dengan stakeholder, sehingga diperlukan pedoman operasional yang jelas serta komprehensif,” ujar Tigor. 

Pada kesempatan ini, turut hadir Ermia Sofiyessi selaku Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Sitti Aida Adha Taridala selaku Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi, Frans Hero Kansi selaku Inspektur II BGN serta perwakilan pejabat lainnya. Selain itu Pakar Bidang Susu BGN, Epi Taufik beserta Pakar Bidang Gizi BGN turut ambil bagian memaparkan materi. 

“Lewat sosialisasi ini, BGN berkomitmen untuk menyempurnakan kekurangan dalam praktik MBG yang telah berjalan. Kedepan, BGN berupaya untuk memperkuat kapasitas SPPG melalui peningkatan kompetensi SDM, standarisasi fasilitas dapur, penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu serta penguatan rantai pasok pangan lokal di setiap daerah,” tambah Tigor.  

Tata kelola pemenuhan gizi nasional yang efektif utamanya wajib memperhatikan jaminan keamanan pangan, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis Program MBG. Sertifikasi keamanan pangan menjadi instrumen kunci dalam memastikan proses operasional di SPPG memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan pengendalian risiko pangan.

BGN akan mendorong agar operasional MBG di masing-masing SPPG dapat tersertifikasi, dengan demikian keamanan pangan dapat terjaga. Sertifikasi juga merupakan wujud komitmen terhadap peningkatan mutu layanan, perlindungan konsumen, dan efisiensi opersional.  

Tigor juga menyampaikan secuil motivasi kepada para peserta sosialisasi, “saya harap seluruh undangan yang hadir pada hari ini, terutama SPPI dari seluruh wilayah Jakarta dapat mengikuti kegiatan sosialisai dengan maksimal. Dengan begitu, kita bisa memiliki pemahaman yang sama dan dapat saling bahu membahu dalam menyukseskan pelaksanaan program MBG,” pungkas Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN tersebut. 

Biro Hukum dan Humas

Badan Gizi Nasional