Mas Dar Dorong Transformasi Pelayanan MBG lewat Prasmanan, Pelatihan Jadi Prioritas!

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan sistem penyajian prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dapur, sekolah, serta kebutuhan peserta didik. Penerapan sistem ini dilakukan melalui uji coba dan evaluasi untuk memastikan mekanisme pelayanan berjalan efektif, memenuhi standar yang ditetapkan, serta memberikan pengalaman makan yang lebih baik bagi siswa.

Kepala BGN, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menjelaskan bahwa penerapan sistem prasmanan memerlukan penyesuaian teknis dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Karena itu, BGN membuka kesempatan bagi sekolah yang ingin menerapkan sistem tersebut, dengan terlebih dahulu mengikuti proses pendaftaran dan pelatihan.

“Prasmanan ini bukan berarti bisa diterapkan begitu saja. Dapurnya harus dilatih, sekolahnya juga harus dilatih, dan kami harus memastikan semuanya siap. Setelah itu, baru bisa diterapkan secara bertahap dengan standar yang sama,” ujar Mas Dar pada Jumat (16/10).

Menurutnya, sistem prasmanan memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan MBG, termasuk dalam menyesuaikan porsi makanan dengan kebutuhan siswa. Melalui mekanisme ini, setiap siswa tetap memperoleh porsi awal sesuai takaran gizi yang telah ditetapkan, sementara siswa yang masih membutuhkan tambahan makanan dapat mengambil kembali sesuai ketersediaan.

Mas Dar menegaskan, penyesuaian porsi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemenuhan standar gizi. Takaran setiap komponen makanan, mulai dari nasi hingga sumber protein, tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Porsi awal tetap harus ditakar sesuai standar. Setelah semua siswa mendapatkan bagiannya, disiapkan pula makanan tambahan untuk siswa yang masih membutuhkan. Dengan begitu, kebutuhan makan siswa dapat dilayani dengan lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengalaman awal penerapan sistem prasmanan menunjukkan respons yang positif. Meski demikian, BGN tetap melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari kebutuhan tenaga pendamping hingga penyesuaian pelayanan berdasarkan jenjang kelas dan karakteristik siswa.

Menurut Mas Dar, kebutuhan siswa sekolah dasar kelas satu tentu berbeda dengan siswa kelas empat. Oleh karena itu, penerapan sistem prasmanan perlu mempertimbangkan kemampuan anak dalam mengambil makanan, kebutuhan pendampingan, serta kesiapan guru dan tenaga sekolah.

Selain kesiapan dapur, keterlibatan pihak sekolah juga menjadi faktor penting. Penerapan sistem prasmanan memerlukan dukungan kepala sekolah, guru, dan pemahaman orang tua mengenai aspek edukasi yang menyertainya. Apabila sekolah belum siap menerapkan sistem tersebut, pelayanan MBG tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme penyajian yang telah berjalan.

“Setiap sekolah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, kami ingin memastikan sekolah yang menerapkan prasmanan benar-benar siap. Standarnya harus sama, mulai dari kesiapan pelaksana hingga peralatan yang digunakan, agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru,” ungkap Mas Dar.

BGN juga melakukan uji coba di berbagai wilayah, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, termasuk Aceh, Palembang, dan Merauke. Uji coba lintas wilayah tersebut bertujuan mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul akibat perbedaan kondisi geografis, jarak distribusi, kebutuhan tenaga kerja, serta tingkat kesiapan pelaksana di lapangan.

Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi pengembangan sistem prasmanan secara bertahap. Dengan pendekatan tersebut, BGN dapat mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian sekaligus menyiapkan langkah mitigasi sebelum penerapan diperluas ke lebih banyak sekolah dan dapur MBG.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional