Intervensi Gizi dan Pendidikan Kunci Merdeka Paripurna

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan pentingnya peran negara dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat menikmati “kue kemerdekaan” secara adil dan merata. Ia berpendapat bahwa ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus diatasi melalui intervensi nyata di sektor gizi dan pendidikan.

"Makanya pemerintah harus hadir untuk menyamakan, meratakan itu sehingga makan (bergizi gratis) diselenggarakan, yang putus sekolah dimasukkan ke sekolah rakyat. Jadi tidak ada lagi nanti masyarakat-masyarakat yang bawah ini tidak kebagian kue kemerdekaan sehingga betul-betul merdeka paripurna," ucap Dadan di Jakarta, Minggu (25/1).

Dadan mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki data dasar (baseline) terkait kualitas SDM, salah satunya melalui pengukuran rata-rata Intelligence Quotient (IQ). Berdasarkan penilaian lembaga internasional, rata-rata IQ Indonesia masih berada di angka 78 dan menempati posisi terendah kedua.

Tantangan utamanya kata Dadan, terletak pada struktur demografi Indonesia. Kelompok kelas menengah dan atas, yang secara ekonomi relatif mapan, justru memiliki tingkat kelahiran rendah, rata-rata sekitar 1,2 anak. Sementara itu, kelompok masyarakat bawah memiliki jumlah anak lebih banyak, sehingga populasi Indonesia ke depan akan didominasi oleh kelompok ini.

Dadan mencontohkan hasil verifikasi dengan asosiasi industri tekstil dan garmen yang menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja garmen merupakan lulusan sekolah dasar. Kelompok inilah yang rata-rata memiliki lebih dari dua anak, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan penduduk sangat besar.

"Jadi karena anak-anak ini lahir dari orang tua di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lulusan SD. Ini terverifikasi dengan asosiasi tekstil bahwa pekerja di garmen itu lulusan SD dan itulah yang menghasilkan anak lebih dari 2. Begitu anak lebih dari 2, maka populasi itu pasti naik. Sementara yang kelas menengah, kelas atas, itu rata-rata 1,2. Pasti turun. Jadi populasi Indonesia itu diisi lebih banyak dari kalangan bawah ini," paparnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut kehadiran negara secara aktif untuk menyamakan dan meratakan kesempatan. Pemerintah, kata Dadan, tidak boleh membiarkan ketimpangan terus berlanjut, karena akan berdampak langsung pada kualitas generasi mendatang.

Dadan optimistis, dengan intervensi yang konsisten dan terarah, dampak dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat akan mulai terlihat dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesejahteraan.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional