Di Depan Kepala BGN, Pemda Aceh Buktikan Komitmen Dukung Program MBG

Aceh — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta pemerintah daerah, khususnya Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah, untuk aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, dalam kegiatan peresmian aktivasi 980 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, yang dilaksanakan secara serentak di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali, Rabu (14/10).

“Kami mohon bahwa kepala daerah dan Satgas MBG di daerah beserta perangkatnya di pemerintah daerah bisa melakukan pengawasan secara aktif terhadap dapur-dapur yang ada di wilayahnya. Apakah itu kebersihannya, higienitasnya, perizinannya, IPAL-nya, pengolahan limbahnya, SOP-nya,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap operasional dapur MBG. Sidak dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, termasuk dini hari, ketika sejumlah SPPG mulai mempersiapkan bahan pangan dan melaksanakan proses memasak.

“Kami mempersilakan manakala di jam-jam tertentu, di dini hari, bisa dilaksanakan sidak-sidak, sehingga itu akan menambah kemantapan, menambah kepercayaan terhadap performa pelaksanaan masak-memasak di dapur,” lanjut Mas Dar.

Menurutnya, pengawasan yang konsisten dengan melibatkan berbagai pihak merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pelaksanaan program MBG. Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar berbagai aspek operasional dapat terpantau dengan baik.

Ia menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan pengawasan tersebut bertujuan memastikan makanan yang disediakan melalui program MBG memenuhi standar kesehatan, kebersihan, higienitas, dan gizi.

“Sehingga hasilnya, makanan yang disediakan itu merupakan makanan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu makanan yang sehat, bersih, higienis, dan bergizi, yang kemudian dapat meningkatkan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil dan menyusui,” ujar Mas Dar.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Reza Ferdian menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah Aceh.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini Pemerintah Provinsi Aceh secara aktif berkoordinasi dan berjalan beriringan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Aceh dan Medan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan MBG serta memastikan makanan yang diproduksi oleh dapur SPPG dapat diterima oleh peserta didik dan masyarakat dalam kondisi baik.

“Kami selama ini berjalan bersama, berjalan beriringan dengan Kantor Regional BGN Aceh dan juga Kepala KPPG Medan dalam rangka bagaimana upaya agar proses yang terjadi dari input maupun output yang dilaksanakan oleh dapur sampai diterima oleh anak didik kita semua dan masyarakat Aceh ini diterima dalam keadaan baik,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Provinsi Aceh juga telah menyediakan ruangan khusus di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh untuk digunakan sebagai kantor oleh KPPG Aceh dan Medan. Selain itu, Ia juga berharap ke depan kantor KPPG khusus untuk wilayah Aceh dapat segera terwujud.

“Kita ingin mewujudkan, membuktikan bahwa keseriusan dan juga komitmen Pemerintah Aceh di dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang ada di Provinsi Aceh,” pungkasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional