Dampingi Komisi IX DPR RI, BGN Tegaskan Komitmen Penguatan Program Gizi Nasional di Sulsel

Sulawesi Selatan — Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Sarwono, mendampingi kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan program kesehatan dan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (20/2).

Sarwono menegaskan bahwa kehadiran BGN dalam kunjungan ini merupakan bagian dari peran lembaga sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI dalam fungsi pengawasan dan evaluasi program nasional.

“BGN hadir di sini sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI untuk melakukan pengawasan dan meninjau langsung pelaksanaan program nasional, terutama Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Selatan,” ujar Sarwono.

Melalui pendampingan tersebut, Sarwono juga menekankan komitmen BGN dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas, efektivitas, serta keberlanjutan pelaksanaan Program MBG di Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan berbagai inovasi percepatan penurunan stunting yang telah dijalankan. Upaya tersebut dilakukan melalui program pendampingan gizi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa program pendampingan gizi telah menjangkau 120 desa lokus prioritas serta 524 lokus di 24 kabupaten/kota.

“Pendampingan dilakukan dengan pendekatan terpadu, melibatkan tenaga kesehatan, kader, serta pemerintah daerah guna memastikan intervensi gizi tepat sasaran dan berdampak langsung pada keluarga berisiko stunting,” ujarnya.

Sejalan dengan program pendampingan gizi tersebut, pelaksanaan MBG di Sulawesi Selatan saat ini didukung oleh 704 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 541 SPPG telah beroperasi.

Dalam aspek rantai pasok, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memastikan ketersediaan bahan baku relatif terpenuhi melalui optimalisasi potensi pangan lokal. Pelibatan UMKM dan BUMDes sebagai mitra penyedia bahan pangan terus didorong, sehingga pelaksanaan program tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga turut menggerakkan perekonomian daerah.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional