BGN Terapkan Sistem Digitalisasi untuk Awasi Seluruh Proses Program MBG

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menuturkan bahwa kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat ditentukan oleh kinerja Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar, BGN mengembangkan sistem pengawasan digital yang memantau seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.

Ia menyebut, sistem tersebut terdiri atas tujuh modul yang memungkinkan BGN memantau kepatuhan seluruh dapur terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan service level agreement (SLA).

"Kasih kami waktu mungkin 1–2 minggu ini. Kami berusaha untuk menyiapkan satu portal di mana stakeholder MBG dalam hal ini yang paling berkepentingan kan adalah sekolah dan orang tua itu bisa ngecek anaknya sekolah, yang sekolah di sekolah mana. Ibaratnya diberi makan oleh negara dengan menu yang apa, fotonya apa, kandungan gizinya apa, hari ini apa, besok apa, kemarin apa. Itu kami siapkan itu untuk sebagai transparansi, termasuk alamat makanan itu dimasak di SPPG alamatnya mana, Kepala SPPG-nya siapa," ucapnya di Kantor Kemenko Pangan, Rabu (29/7/2026).

Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar berharap, keterbukaan informasi tersebut dapat mengurangi kesalahpahaman maupun informasi yang menyesatkan di media sosial terkait pelaksanaan program pemerintah yang concern terhadap pemenuhan gizi nasional.

Selain pengawasan dan transparansi, BGN juga berupaya memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan akuntabel.

"Persoalan ketiga adalah menyelesaikan persoalan kolaborasi, komunikasi, dan hubungan publik. Jadi kami, di sini kami memastikan bahwa Badan Gizi Nasional semua perangkatnya dari mulai saya sebagai kepala, waka, dan seluruh perangkat di bawah, di pusat maupun di daerah, membuka diri komunikasi dengan semua pihak. Khususnya badan/kementerian lain, pemerintah daerah, dinas-dinas, dan melibatkan lebih banyak instrumen penyelenggara negara, baik di pusat maupun daerah untuk kita sama-sama bereskan ini semua," kata Mas Dar.

Ia pun mengungkapkan, pihaknya saat ini mendukung proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran dan tindak koruptif di lingkungan BGN yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kita mengakui adanya tindakan pelanggaran dan tindakan koruptif yang selama ini, sekarang ini sedang ditangani oleh penegak hukum oleh Kejaksaan. Kita menyerahkan sepenuhnya penegakan hukumnya. Kami memberikan akses seluas-luasnya, apapun bantuan data dan lain-lain jika diperlukan oleh penegak hukum kami akan berikan," pungkasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional