BGN Soroti Tantangan Pengawasan Pangan Lokal-Impor, Dorong Pembagian Peran Lebih Jelas dalam Program MBG

Palu — Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti tantangan teknis dalam pengawasan bahan baku pangan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait sumber bahan pangan yang masih berasal dari dalam negeri maupun impor. Hal ini mengemuka dalam kunjungan dinas BGN ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah di Palu, Jumat (17/4), sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor.

Dalam pembahasan bersama Badan Karantina Indonesia (Barantin), BGN menggarisbawahi pentingnya kejelasan pembagian peran antarinstansi dalam pengawasan bahan pangan lokal. Hal ini mencakup proses pengambilan sampel, verifikasi kelayakan, hingga standar pemeriksaan yang harus dilakukan secara terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

Di sisi lain, BGN juga mengakui bahwa sebagian bahan baku pangan untuk program MBG masih berasal dari luar negeri sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan yang ketat. Barantin sendiri telah menyatakan kesiapan untuk mendukung melalui uji laboratorium dan sertifikasi kesehatan guna memastikan kualitas bahan pangan impor sesuai standar keamanan.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan menjadi kebutuhan mendesak seiring skala program yang sangat besar. “Kami melihat adanya kebutuhan untuk memperjelas pembagian tugas antar lembaga agar pengawasan pangan, baik lokal maupun impor, dapat berjalan lebih efektif dan tidak saling tumpang tindih,” ujar Hida di Palu, Jumat (17/4).

Hida menambahkan bahwa BGN terus mendorong terciptanya sistem pengawasan yang terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga teknis seperti Barantin. Menurutnya, sinergi ini penting agar setiap bahan pangan yang digunakan dalam Program MBG benar-benar memenuhi standar keamanan dan mutu.

“Yang kami dorong adalah sistem yang jelas, terukur, dan terkoordinasi. Dengan begitu, tidak ada celah dalam pengawasan, baik pada bahan pangan lokal maupun impor yang masuk ke dalam program,” tutup Hida.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional