BGN Sebut Program MBG Jadi Strategi Tingkatkan Kualitas SDM dan Perkuat Ketahanan Pangan

Jakarta - Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menuturkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Hida dalam kegiatan kuliah pakar yang diselenggarakan Universitas Pertahanan (Unhan) secara daring pada Jumat (8/5) dengan tema Penguatan Ketahanan Pangan Nasional melalui Inovasi Teknologi, Kebijakan Gizi dan Keamanan Pangan dalam Mendukung Keamanan Nasional.

Dia menambahkan, Program MBG dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Ia mengatakan Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan triple burden of malnutrition, yakni stunting, kekurangan gizi, dan kelebihan gizi yang terjadi secara bersamaan.

"Gizi yang baik menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan, kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas masyarakat. Karena itu, Program MBG hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Selain memperbaiki status gizi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu mendukung pengentasan kemiskinan, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui pelibatan berbagai sektor usaha dan penyedia pangan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN saat menjadi narasumber pada kegiatan kuliah pakar di Universitas Pertahanan (Unhan)

Fungsi BGN dalam Program MBG

Dalam kesempatan itu, Hida juga memaparkan bahwa pembentukan BGN didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 sebagai lembaga yang bertugas mendukung percepatan pemenuhan gizi nasional.

Dalam struktur pemerintahan, BGN berada langsung di bawah Presiden sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap isu gizi nasional.

"Pembentukan BGN merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan dan koordinasi program gizi secara terintegrasi dan lintas sektor," ucapnya.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN saat menjadi narasumber pada kegiatan kuliah pakar di Universitas Pertahanan (Unhan)

Berdasarkan Perpres tersebut, lanjut Hida, BGN memiliki tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional melalui perumusan kebijakan teknis, koordinasi program, hingga pengawasan dan pemantauan pelaksanaan program gizi di berbagai daerah.

"Selain itu, BGN juga menjalankan fungsi dukungan administrasi organisasi guna memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, terstruktur, dan berkelanjutan," tuturnya.

Sementara itu, sasaran penerima manfaat Program MBG mencakup peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA atau SMK, termasuk santri di pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

Program tersebut juga menyasar kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional