BGN Perkuat Tata Kelola SPPG, Kepatuhan SOP Jadi Perhatian Utama

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dalam aspek keamanan pangan dan pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi perhatian utama.

Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, berdasarkan pemetaan dan evaluasi internal terhadap kasus yang terjadi, sekitar 80–90 persen berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP dalam proses pengelolaan makanan.

“Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown itu 80–90 persen itu karena tidak taat SOP,” ujar Sudaryono usai RDP dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9).

Ia menjelaskan, ketidakpatuhan tersebut antara lain berkaitan dengan proses penyimpanan bahan makanan, penerimaan barang, pengendalian suhu, hingga waktu konsumsi makanan.

“Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu, konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu,” jelasnya.

Untuk memperkuat pengawasan, BGN telah melakukan berbagai pembenahan dalam tata kelola operasional, termasuk pengaturan jam kerja kepala dapur dan pengawas agar pengawasan dapat dilakukan sejak dini hari maupun sore hari.

Menurutnya, langkah tersebut sempat menunjukkan hasil positif selama beberapa pekan. Namun, munculnya kembali laporan gangguan kesehatan di sejumlah daerah menjadi tantangan yang harus segera direspons.

“Ini tentu saja kami sangat terpukul sebetulnya, tapi ini, dan kami tidak boleh menyerah. Insyaallah ini kami kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya,” ujar Mas Dar.

Ia mengatakan BGN terus melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari tata kelola, sistem, peraturan, teknologi informasi, pelaporan hingga pengawasan.

Menurutnya, penguatan tata kelola dan kepatuhan SOP menjadi bagian penting untuk memastikan MBG tidak hanya berjalan secara luas, tetapi juga memenuhi standar keamanan pangan dan memberikan manfaat secara optimal kepada penerima manfaat.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional