BGN Perkuat Standardisasi SPPG dan Keamanan Pangan dalam Penyelenggaraan MBG 2027

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat aspek teknis penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dukungan anggaran Tahun 2027 untuk standardisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan kapasitas petugas penjamah makanan, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.

Penguatan tersebut menjadi bagian dari Program Pemenuhan Gizi Nasional yang disiapkan BGN untuk memastikan penyelenggaraan MBG berjalan dengan standar yang semakin baik dan mampu mendukung keberlanjutan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9), saat memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran BGN Tahun 2027.

Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan, anggaran BGN tidak hanya diarahkan untuk penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga mencakup berbagai komponen yang mendukung kualitas penyelenggaraan program. Dukungan tersebut meliputi sistem informasi, promosi dan edukasi, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan dan pengawasan, hingga penguatan tata kelola.

“BGN membangun bukan hanya program pemberian makanan, tetapi ekosistem pemenuhan gizi nasional,” ujar Mas Dar.

Dalam penguatan aspek teknis, BGN mengalokasikan anggaran untuk kegiatan non-MBG dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp 373,3 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung standarisasi dapur SPPG, pelatihan petugas penjamah makanan, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan di seluruh wilayah kerja untuk mendukung penyelenggaraan MBG yang semakin terukur.

Untuk Tahun 2027, BGN menargetkan Program MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat. Target tersebut terdiri atas 60.599.777 peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan serta 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dengan cakupan penerima manfaat yang besar dan tersebar di berbagai wilayah, penguatan standar operasional menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan program.

Mas Dar menegaskan bahwa alokasi anggaran Tahun 2027 disusun untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi layanan pemenuhan gizi nasional. Dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat kapasitas BGN dalam menjalankan Program MBG secara berkelanjutan, sekaligus memastikan seluruh komponen penyelenggaraan program terus mengalami penguatan.

“Dengan kata lain, BGN membangun bukan hanya program pemberian makanan, tetapi ekosistem pemenuhan gizi nasional,” pungkas Mas Dar.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional