BGN Perkuat Sinergi dengan Pemda, Kawal Pelaksanaan MBG di Daerah

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal di daerah.

Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar menyampaikan bahwa penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Hal ini mengingat pemerintah daerah memiliki peran langsung dalam mendukung berbagai aspek pelaksanaan program di wilayah masing-masing.

“Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi antara BGN dengan kepala daerah di seluruh Indonesia,” ujar Mas Dar dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8).

Menurutnya, BGN membutuhkan dukungan dan kolaborasi pemerintah daerah untuk memastikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat ditangani secara bersama-sama.

Mas Dar juga mengapresiasi kepala daerah yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG, termasuk melalui Dinas Kesehatan dalam menangani berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG, baik itu membersamai untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan,” kata Mas Dar.

Ia menegaskan bahwa BGN siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk kepala daerah, masyarakat umum, hingga orang tua siswa. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG dapat berjalan dengan baik dan persoalan yang muncul di lapangan dapat ditangani secara bersama-sama.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan BGN. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan dalam sejumlah aspek pelaksanaan MBG.

“Intinya adalah, dari BGN ini meminta kolaborasi kerja sama dengan semua pemerintah daerah. Otomatis dari Kemendagri, kami mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makanan bergizi gratis,” ujar Tito.

Tito juga berharap setiap dinas di daerah dapat mengambil perannya masing-masing untuk mendukung pelaksanaan MBG. Ia menilai keterlibatan lintas perangkat daerah penting agar dukungan pemerintah daerah terhadap program dapat berjalan secara optimal.

“Kemudian yang lainnya, ya otomatis Dinas Pendidikan masing-masing berperan untuk pendataan penerima manfaat. Kemudian ikut mengawasi dari Dinas Kesehatan, ikut mengawasi masalah higienis di SPPG yang ada, ya,” tambah Tito.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional