BGN Perkuat Integrasi Data Lintas K/L, 300-an SPPG Daerah Stunting Tinggi Diaktifasi Pekan Depan

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga sebagai dasar penetapan sasaran penerima manfaat serta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Integrasi data ini memungkinkan pemerintah memprioritaskan pelaksanaan program di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sehingga intervensi gizi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

"Dari data ini kita overlay dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi. kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap, Ini insyaAllah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini," ujar Kepala BGN, Sudaryono atau Mas Dar usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8).

Melalui sistem pendataan yang terintegrasi, pemerintah dapat menentukan prioritas pelaksanaan Program MBG secara lebih objektif dan berbasis bukti. Pendekatan tersebut memastikan intervensi gizi difokuskan pada wilayah dengan tingkat kerawanan gizi yang tinggi sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efektif.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, BGN telah mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur yang siap dioperasikan di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

“Dari data overlay tadi ada 1.700 data atau dapur yang sudah siap, sudah jadi tinggal operasional yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali. Nah nanti ini kita bertahap kita bereskan, ” jelas Mas Dar

BGN menargetkan sekitar 300 SPPG yang berada di daerah dengan prevalensi stunting tinggi akan diaktifasi mulai pekan depan.

“InsyaAllah mungkin minggu depan kita ada sekitar 300-an kita aktifasi, sehingga 13 ribu ini kemudian yang memang belum perlu, yang ingin kita sisir semua,” tambah Mas Dar.

BGN meyakini bahwa penguatan tata kelola berbasis data merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan Program MBG. Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, BGN akan terus mengembangkan sistem pengambilan keputusan yang semakin akurat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional