BGN Perbarui PKS, Sudaryono Tegaskan MBG Menuju Arah yang Lebih Baik

Takalar — Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan perbaikan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melalui pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan para mitra dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sejumlah perbaikan lainnya.

Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, dalam pelaksanaan program di lapangan, BGN menemukan adanya sejumlah persoalan, termasuk hubungan antara mitra dan yayasan di beberapa titik.

Dalam beberapa kasus, terdapat yayasan yang tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan program, tetapi tetap meminta sejumlah setoran atau potongan kepada mitra dengan jumlah yang tidak wajar.

“Pada praktiknya ini kami menemukan satu fakta bahwa mitra sama yayasan ini ada yang kemudian berkonflik. Mitra itu adalah orang yang punya modal, dia membangun dapurnya, keluar biaya. Yayasan itu kemudian tidak nyambung sama mitranya,” ujar Mas Dar dalam Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat (2/10).

Ia mendapat laporan bahwa sejumlah mitra yang tidak sejalan dengan yayasannya diminta memberikan setoran atau potongan sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000 per porsi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan MBG, termasuk kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat.

“Ada mitra, dia dipotong 1.500, ada yang dipotong 2.000, bayangkan! yang terjadi adalah karena dipotong, dia makan menunya itu dikurangi kualitasnya. Ini tidak boleh lagi terjadi,” jelas Mas Dar.

Untuk mencegah kondisi tersebut terus terjadi, Mas Dar menegaskan bahwa BGN tidak segan-segan memutus kerja sama dengan yayasan yang hanya meminta setoran tanpa memiliki andil dalam penyelenggaraan program MBG.

“Pokoknya orang-orang yang tidak ada andil, tidak membina, tidak ikut repot, tidak modal, tidak membina, tidak ikut... tidak ikut sibuk, tidak mengawasi, tidak ada andil apapun hanya minta kejar setoran, itu semua akan kita... kita cut off namanya, akan kita amputasi semua,” tegasnya.

Sebagai bagian dari pembenahan tersebut, BGN telah menyiapkan mekanisme baru dalam hubungan kerja sama dengan mitra. Salah satunya dilakukan melalui pembaruan PKS antara BGN dengan mitra dan dapur SPPG, sehingga potongan yang tidak penting dan yayasan yang merugikan dapat dihilangkan.

Selain memperbarui PKS dengan mitra, BGN juga telah melakukan sejumlah perbaikan lainnya, seperti mengatur ulang skema insentif yang sebelumnya Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi, memperjelas jam kerja bagi kepala dapur, menyediakan sejumlah kanal aduan dan laporan, serta melakukan sejumlah perbaikan lainnya.

Mas Dar menegaskan, pembaruan tata kelola tersebut merupakan bagian dari proses perbaikan yang terus dilakukan BGN sejak program MBG berjalan. Evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan menjadi dasar bagi BGN untuk memperbaiki mekanisme yang dinilai belum optimal sekaligus memperkuat hal-hal yang telah berjalan dengan baik.

“Yang baik kita tambah baik, yang jelek kita perbaiki jadi tambah baik, dan kita terus kita perbaiki, insya Allah,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung proses pembenahan tersebut. Perbaikan tata kelola, menurut BGN, diperlukan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mendukung tujuan utama program.

“Saya mohon dukungan Bapak, Ibu semua, kita menuju MBG yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya,” tutupnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional