BGN Pastikan Keselamatan Penerima Manfaat di Pati Jadi Prioritas

Pati — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam penanganan kejadian keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Wakil Kepala BGN, Trenggono, mengatakan dirinya bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, telah menjenguk dan melihat langsung kondisi penerima manfaat yang menjalani perawatan. Hingga siang atau sore hari saat peninjauan dilakukan, sebanyak 59 orang masih menjalani perawatan dan seluruhnya dalam kondisi yang terus membaik.

“Kami bersama Bapak Plt. Bupati langsung menjenguk dan melihat dari dekat. Sampai dengan siang atau sore hari ini, masih ada 59 yang masih dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi yang segera pulih. Tidak ada yang kondisinya mengkhawatirkan,” ujar Trenggono, Kamis (10/9).

Untuk memastikan seluruh penerima manfaat terdampak mendapatkan penanganan secara optimal, BGN bersama pemerintah daerah terus berkoordinasi dalam memenuhi kebutuhan perawatan, termasuk memastikan tidak ada kendala dalam pembiayaan.

“Yang jelas semua akan ditangani oleh pemerintah daerah maupun dari BGN. Jadi, tidak ada masalah untuk biayanya, sudah diatasi semua baik dari pemda maupun BGN,” katanya.

Wakil Kepala BGN saat menjenguk korban insiden keamanan pangan di Pati

Selain memastikan penanganan terhadap penerima manfaat berjalan dengan baik, Trenggono menegaskan kejadian tersebut menjadi perhatian BGN untuk terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan setiap makanan yang disiapkan melalui program MBG dapat diberikan secara aman kepada penerima manfaat.

“Harapannya tentu tidak ada lagi makanan MBG yang disiapkan menimbulkan kejadian seperti ini,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan Pemerintah Kabupaten Pati memandang keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menangani kejadian tersebut. Atas dasar itu, pemerintah daerah mengambil langkah penanganan secara langsung dan berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan kondisi penerima manfaat segera tertangani.

“Kami memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya hal-hal seperti ini yang menyangkut dengan nyawa. Makanya kemarin juga saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB, karena kami utamakan masalah penyelamatan dulu. Makanya kami handle secara langsung,” ujar Chandra.

Menurut Chandra, langkah penanganan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendukung perbaikan pelaksanaan MBG di Kabupaten Pati. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan setiap SPPG mampu menjalankan pelayanan sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional