Berita

/

Siaran Pers

/

Siaran Pers Kepala Badan Gizi Nasional

/

BGN Evaluasi Penerima Manfaat dan Percepat Pemerataan SPPG di Wilayah 3T

BGN Evaluasi Penerima Manfaat dan Percepat Pemerataan SPPG di Wilayah 3T

Nomor: SIPERS-385/BGN/10/2026

Siaran Pers • 31 Oktober 2026

picture-BGN Evaluasi Penerima Manfaat dan Percepat Pemerataan SPPG di Wilayah 3T

Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan bahwa tidak seluruh sekolah masuk dalam daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN melakukan evaluasi terhadap kondisi dan kemampuan sekolah untuk memastikan program tersebut menjangkau kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.

Mas Dar menyebutkan, sekitar 1.600 sekolah kategori mampu telah dikecualikan dari daftar penerima manfaat MBG. Penentuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator yang menunjukkan kemampuan finansial sekolah, termasuk besaran iuran pendidikan yang relatif tinggi.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memastikan pemerataan manfaat program agar dapat diprioritaskan bagi kelompok yang lebih membutuhkan.

"Jadi ada 1.600-an kami exclude karena ini sekolah-sekolah memang sekolah mampu," kata Mas Dar.

BGN Fokus Pemerataan SPPG Wilayah 3T

Selain mengevaluasi daftar penerima manfaat, BGN juga memprioritaskan pemerataan layanan MBG melalui pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah yang paling membutuhkan. Mas Dar menyebut, pendekatan tersebut dilakukan untuk menjangkau wilayah yang sebelumnya belum terlayani secara merata.

Dalam 100 hari masa kepemimpinannya, BGN telah membuka 480 SPPG di wilayah Indonesia Timur, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan dengan angka stunting tinggi. BGN juga menambah 980 SPPG pada tahap kedua yang diumumkan pada 14 Oktober 2026, mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

Ia menjelaskan, pembukaan SPPG tidak serta-merta diikuti dengan operasional penuh. BGN terlebih dahulu memastikan kesiapan dapur dan tenaga relawan, termasuk pelatihan yang harus dijalani sebelum pelayanan diberikan kepada penerima manfaat.

"Ada pertanyaan, yang sudah dibuka ini kok lama sekali enggak jalan? Kami sangat hati-hati. Kami harus cek dulu dapurnya, kami cek dulu relawannya, sudah dilatih apa belum? Sudah benar apa belum kemudian sebelum melayani 3.000, sebelum melayani 2.500 kau layani dulu 500 dari 500 naik jadi 700 jadi 1.000, 1.500 baru nanti optimal, sehingga tidak kemudian asal dibuka. Kalau asal dibuka, nambah masalah. Jadi kami betul-betul secara terstruktur, tersistem pekerjaan ini kami kerjakan," ungkapnya.

Dia menambahkan, perluasan layanan MBG akan terus diarahkan ke daerah-daerah yang membutuhkan, termasuk masyarakat yang tinggal di pulau-pulau dan wilayah pegunungan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperluas jangkauan program sekaligus memastikan kesiapan pelayanan sebelum SPPG beroperasi secara optimal.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional

Butuh Bantuan?