BGN dan HKTI: Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Aceh – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono, menegaskan pentingnya sinergi antara penguatan produksi pangan dalam negeri dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, optimalisasi potensi pertanian dan peternakan daerah menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi petani dan peternak lokal. Hal tersebut disampaikan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar saat menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) HKTI Provinsi Aceh, Selasa (13/10).

Mas Dar menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan MBG turut ditopang oleh kemampuan Indonesia menjaga ketersediaan dan meningkatkan produktivitas pangan nasional. Ia mencontohkan perkembangan produksi pertanian di Aceh yang didukung oleh perbaikan irigasi, penyediaan pompa air, pupuk, serta benih.

Menurutnya, intervensi tersebut membantu petani meningkatkan frekuensi panen dan produktivitas lahan, termasuk pada wilayah yang sebelumnya hanya dapat melakukan panen satu kali dalam setahun. Upaya serupa perlu terus diperkuat agar pasokan pangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim dan fenomena El Nino.

Mas Dar menambahkan, pemenuhan kebutuhan pangan dalam pelaksanaan MBG perlu didukung oleh produksi domestik yang kuat, mulai dari sumber karbohidrat hingga protein hewani. Selain beras dan jagung, ketersediaan telur, ayam, ikan, serta susu menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan petani dan peternak lokal menjadi elemen strategis. Penguatan produksi di tingkat daerah dan pembenahan rantai pasok diharapkan dapat menciptakan hubungan yang saling mendukung antara peningkatan gizi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi sektor pangan.

Melalui sinergi BGN dan HKTI, Mas Dar berharap potensi pertanian dan peternakan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. Aceh, yang memiliki potensi sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia, diharapkan turut mengambil peran dalam memperkuat ketersediaan pangan sekaligus memasok kebutuhan bahan pangan untuk program pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan MBG perlu terus dikembangkan dengan tata kelola yang baik, pengadaan bahan pangan yang transparan, serta keterlibatan produsen lokal.

Dengan pendekatan tersebut, program pemenuhan gizi diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi anak-anak sebagai penerima manfaat maupun bagi petani dan peternak sebagai penggerak produksi pangan nasional.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional