BGN bersama Pemkot Bandung Tinjau Distribusi MBG di Bandung

Bandung - Perwakilan tenaga ahli Badan Gizi Nasional, Wakil Wali Kota Bandung serta Tenaga Ahli PCO melakukan peninjauan pelaksanaan MBG di Kota Bandung. Rombongan menyambangi SDN 101 Sukakarya, Kota Bandung sebagai salah satu penerima manfaat MBG pada Kamis, (15/05).

Peninjauan ini bertujuan sebagai salah satu respon dan bentuk tindak lanjut dalam menyikapi kasus KLB yang beberapa kali terjadi. Dalam kesempatan ini, rombongan juga mengintip bagaimana proses penyiapan MBG di Lapas Sukamiskin, alur distribusi ke penerima manfaat hingga proses MBG diterima dan dikonsumsi oleh pelajar di SDN 101 Sukakarya.

Kasus KLB yang sempat terjadi di beberapa lokasi menjadi sebuah refleksi serta dorongan bagi BGN dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam Program MBG untuk lebih memperketat standar yang digunakan. BGN berupaya untuk memastikan seluruh alur dalam proses MBG aman, bersih serta terjamin mutunya.

Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menegaskan akan bahwa pihak pemkot siap bekerja maksimal untuk penyelenggaraan MBG yang zero accident.

“MBG akan dikontrol dari Dinas Kesehatan, termasuk puskesmas, yang akan mengawasi semua bahan. Dipastikan untuk diperiksa dulu. Insya Allah saya menjamin tidak ada lagi (kasus keracunan) seperti itu,” kata Erwin.

Erwin juga menegaskan bahwa program MBG di Bandung akan dilaksanakan secara egosentris, di mana seluruh dinas yang berkaitan akan saling bahu membahu dan terintegrasi untuk memantau jalannya Program MBG. Sehingga MBG dapat terlaksana dengan lancar dan ketika ada kendala yang terjadi di lapangan dapat ditangani dengan tepat dan cepat.

Sedangkan, Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan menyampaikan komitmen Pemerintah Pusat, melalui Badan Gizi Nasional dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.

“Kita melakukan evaluasi secara terus menerus, mana yang memang harus diperbaiki dan semua kejadian KLB di berbagai kota tentu menjadi masukkan dan catatan penting bagi kami,” ungkap Adita.

Salah satu yang menjadi catatan penting terkait kasus KLB dan akan diperbaiki kedepannya adalah waktu pembagian MBG kepada siswa. Waktu pengiriman kepada penerima manfaat diupayakan tidak terlalu panjang sehingga meminimalisir potensi terjadinya kontaminasi. Kemudian prosedur pemilihan bahan makanan serta pengawasan mutu dari setiap proses produksi MBG juga akan diperketat.


Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional