BGN Bersama Kemendes PDT Launching 14 SPPG Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bersama Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Sutanto secara resmi melaunching 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertempat di Tebing Breksi, Sleman Yogyakarta, Selasa (20/05).

Peluncuran 14 SPPG di Yogyakarta ini merupakan kolaborasi Antara Badan Gizi Nasional dengan Kementerian desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Kami Badan Gizi Nasional sangat terbantu sekali dan melangkah sangat ringan dengan BUMDES bisa membuka SPPG seperti saat ini, " ujar Dadan Hindayana. 

Untuk Yogyakarta dan Sleman saat ini membutuhkan 367 SPPG dan saat ini baru tersedia 37 baru sekitar 10 persen.

"Sehingga dengan masih banyaknya SPPG yang dibutuhkan BUMDES bisa berlomba-lomba untuk membuka SPPG yang bisa berkontribusi besar terhadap MBG dan juga ekonomi desa," ujar Kepala BGN.

Apresiasi juga dikatakan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto Melalui peluncuran SPPG yang di lakukan oleh Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini bisa memacu ekonomi desa dan BUMDES merupakan ujung tombak ekonomi desa.

"melalui dapur gizi, ekonomi desa bisa bergerak semua bahan-bahan untuk Makan Bergizi Gratis bisa di ambil dari masyarakat desa bukan dari luar, sehingga efek dominonya terasa luar biasa untuk masyarakat," ujar Yandri.

Sehingga dari kolaborasi ini bisa memacu BUMDES lainnya untuk melakukan program yang sama membuka dapur gizi dan menyukseskan program utama Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan yang sama juga disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, (KSP) Letjen (purn) Am Putranto yang hadir dalam peluncuran ini.

"saya berharap, dengan kolaborasi ini bisa diikuti oleh kementerian lain membuka dapur gizi yang bertujuan untuk memberikan makanan bergizi bagi masyarakat Indonesia sesuai arahan Presiden," ujar AM Putranto 

Untuk pelaksanaannya juga harus diawasi dengan ketat sehingga tidak ada penyelewengan dan juga makanannya memiliki kualitas tinggi.

Biro Hukum dan Humas

Badan Gizi Nasional