Belajar dari Jepang, MBG Tumbuh Pesat

Jakarta — Pemerintah mengembangkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan merujuk langsung pada praktik terbaik internasional. Sebelum program dijalankan secara nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) mengirimkan sejumlah tim untuk mempelajari sistem makan bergizi di berbagai negara, termasuk Jepang, India, Prancis, dan Australia, guna memastikan standar mutu dan tata kelola program sesuai praktik global.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa model MBG di Indonesia paling mendekati sistem makan bergizi di Jepang. “Kita kan belajar makan bergizi di Jepang sebelum program ini dilaksanakan, beberapa tim kita magang di Jepang hampir 15 hari,” ujar Dadan di Jakarta, Minggu (25/1). Bahkan, menurut Dadan, pihak Jepang sempat heran karena standar operasional MBG di Indonesia sangat mirip dengan sistem yang mereka terapkan.

Meski mengadopsi standar Jepang, MBG dikembangkan dengan pendekatan khas Indonesia, yakni pelibatan partisipasi masyarakat secara luas. Pendekatan ini membuat pertumbuhan program berlangsung sangat cepat. Dalam satu tahun, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 19.188 unit, bahkan dalam 20 hari terakhir bertambah sekitar 1.000 SPPG.

Seiring ekspansi tersebut, jumlah penerima manfaat juga terus meningkat. Dari sebelumnya sekitar 55 juta orang, kini MBG telah menjangkau 58 juta penerima manfaat. Dadan menyebut target awal program adalah mengejar cakupan setara populasi Korea Selatan, dan dalam waktu dekat diproyeksikan akan melampaui populasi Prancis.

Dalam aspek kualitas, BGN terus melakukan perbaikan regulasi teknis. Petunjuk teknis (juknis) MBG telah memasuki edisi ketiga sebagai bentuk adaptasi berkelanjutan terhadap kondisi lapangan. Perbaikan ini berdampak langsung pada penurunan kasus gangguan pencernaan pada anak penerima manfaat, dari 67 kejadian pada September, naik menjadi 85 pada Oktober, lalu turun signifikan menjadi 40 pada November, dan tersisa 12 kejadian pada Desember.

“Tantangan kita bagaimana seluruh SPPG memiliki kualitas yang sama,” kata Dadan. Untuk itu, BGN akan menerapkan sistem akreditasi dan sertifikasi berbasis grading, mulai dari kategori unggul (A), sangat baik (B), baik (C), hingga SPPG yang masih perlu peningkatan sebelum terakreditasi.

Pemerintah juga menargetkan pemerataan layanan hingga wilayah terpencil. Hingga 2026, BGN menargetkan pendirian 8.258 SPPG di daerah terpencil, termasuk wilayah dengan penerima manfaat terbatas antara 50 hingga 200 orang. “Negara tetap harus hadir,” tegas Dadan, seraya menyatakan keyakinannya bahwa seluruh SPPG, termasuk di daerah terpencil, akan terbentuk dan tersertifikasi pada 2026.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional