1.700 SPPG Prioritas Siap Beroperasi di Daerah Angka Stunting Tinggi

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi sebagai bagian dari percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, penentuan lokasi operasional SPPG dilakukan melalui pemetaan berbasis data lintas kementerian dan lembaga sehingga setiap aktivasi dapur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah prioritas.

Mas Dar menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan sekadar menambah jumlah dapur, melainkan memastikan aktivasi SPPG dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Ia menjelaskan bahwa lebih dari 13 ribu titik SPPG yang telah terdata merupakan basis data nasional dengan tingkat kesiapan yang beragam.

Melalui pemadanan data bersama Kementerian Kesehatan, BGN menetapkan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi sebagai prioritas utama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjelasan tersebut disampaikan Mas Dar usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8).

Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8)

Hasil pemadanan data tersebut menunjukkan sekitar 1.700 SPPG telah siap beroperasi dan berada di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi secara lebih mendesak. Selanjutnya, BGN akan melakukan aktivasi secara bertahap, dimulai dengan sekitar 300 SPPG pada tahap awal mulai pekan depan.

"SPPG yang sudah siap ini akan kami operasikan secara bertahap. Prioritas kami adalah daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan," katanya.

Menurut Mas Dar, pendekatan tersebut menegaskan bahwa aktivasi SPPG tidak semata-mata berorientasi pada penambahan jumlah dapur, tetapi diarahkan pada efektivitas penyaluran manfaat melalui perencanaan berbasis data. Dengan demikian, setiap aktivasi SPPG memiliki dasar yang jelas sesuai kondisi kesehatan masyarakat di masing-masing wilayah.

Lebih lanjut, BGN memastikan seluruh proses penetapan dan aktivasi SPPG dilakukan secara transparan melalui sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat mempercepat proses pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional