Kepala BGN Tegaskan Zero Tolerance terhadap Insiden Keamanan Pangan pada Program MBG

Semarang - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan tersebut disampaikannya usai menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang, Sabtu (1/8).

"Saya sebagai Kepala Badan Gizi yang baru ini memastikan itu, zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi dan hanky panky, nitip-nitip duit itu nggak boleh lagi," ujarnya.

Ia pun menegaskan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mematuhi standar operasional prosedur (SOP) secara ketat guna mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program.

Menurut Mas Dar, kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengelolaan dapur merupakan kunci untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Ia menekankan bahwa kepala dapur memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh prosedur dijalankan dengan disiplin.

"Supaya tidak terulang lagi, harus ikuti SOP. Kemudian SOP diikuti, sistem diikuti, terus kemudian komandannya Kepala Dapur SPPG. Saya paham Anda punya chef, Anda punya pengawas gizi, Anda punya orang-orang yang kerja di situ, barangkali mungkin ada 1-2 yang ada yang ngeyel-lah. Ya harus ada leadership di situ," ucapnya.

Sudaryono mengatakan, kepala SPPG harus bertindak tegas terhadap petugas yang tidak mematuhi prosedur kebersihan dan keamanan pangan, seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, atau tidak mengenakan masker saat mengolah makanan.

"Kalau misalnya ada di antara pegawai di dapur itu yang barangkali mungkin susah dikasih tahu untuk cuci tangan-lah, atau memakai SOP harus pakai sarung tangan, pakai masker, ya harus dikeluarkan, harus tegas ini! Karena nyawa, kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti. Nggak boleh lagi," tegas Mas Dar.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional