Surakarta Jadi Referensi Penguatan Layanan Aduan MBG

Surakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan benchmarking layanan pengaduan publik ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem aduan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Kota Surakarta dinilai berhasil menghadirkan layanan pengaduan yang responsif dan partisipatif melalui berbagai kanal digital.

Kunjungan ini menjadi langkah konkret BGN dalam mengadopsi praktik terbaik (best practice) daerah, khususnya sistem pengaduan ULAS, “Lapor Mas Wali”, serta layanan WhatsApp Gateway yang dikenal cepat, transparan, dan terintegrasi. Model pelayanan tersebut dinilai relevan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan BGN.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa penguatan kanal aduan merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas program strategis nasional. Menurutnya, sistem pengaduan yang baik tidak hanya menampung laporan, tetapi juga memastikan tindak lanjut yang terukur.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan masyarakat terkait MBG dapat ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel. Surakarta memiliki pengalaman yang baik dalam mengelola pengaduan publik, dan ini menjadi referensi penting bagi kami,” ujar Hida di Surakarta, Jumat (27/2).

Kepala Biro Hukum dan Humas bersama Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa saat kunjungan ke Diskominfo Kota Surakarta

Hida menegaskan, reformasi birokrasi harus berbasis praktik baik yang sudah terbukti efektif di daerah. Dengan mengadopsi sistem yang telah berjalan optimal, BGN berharap dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan program MBG.

Selain benchmarking, BGN juga memaparkan bahwa saat ini telah tersedia kanal resmi pengaduan MBG secara nasional yang terus dikembangkan agar lebih responsif dan mudah diakses masyarakat, termasuk WhatsApp Gateway. Optimalisasi sistem tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan digital yang terintegrasi.

“Transparansi adalah fondasi utama dalam pelaksanaan program publik. Melalui penguatan layanan aduan, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari sistem pengawasan,” tambahnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional