SPPG Sukahurip Tegaskan Komitmen Tingkatkan Layanan MBG bagi Sekolah

Jakarta — Menanggapi pemberitaan terkait keterlambatan pengiriman Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan penjelasan resmi pada Kamis, (28/08).

Kejadian mengenai keterlambatan distribusi MBG yang terjadi di SDN 4 Sukasari disebabkan oleh penyesuaian teknis di dapur SPPG Sukahurip, bukan karena kelalaian petugas pengiriman. Proses memasak dilakukan mendekati pagi hari dengan tujuan menyajikan makanan yang lebih segar kepada siswa. Namun karena beberapa relawan sakit, terdapat kekeliruan dalam perhitungan waktu sehingga makanan tiba setelah jam pulang sekolah.

BGN telah mengirimkan tim ke lapangan untuk melakukan investigasi langsung. Tim berkoordinasi dengan pihak sekolah, relawan, dan pengelola dapur guna memastikan kronologi dan penyebab kejadian. Hasilnya menunjukkan bahwa insiden bersifat insidental dan telah ditindaklanjuti dengan perbaikan operasional.

“Kami telah memberikan rekomendasi teknis agar proses distribusi dilakukan dengan perencanaan waktu yang lebih akurat. Koordinasi antar tim juga diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Khairul Hidayati.

Sementara itu, Fakhry, Kepala SPPG Tasikmalaya, menegaskan bahwa langkah perbaikan segera dilakukan setelah insiden tersebut. “Kami telah melakukan evaluasi internal, memperbaiki sistem jadwal produksi, serta menambah personel distribusi untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman. Kami juga telah meminta maaf langsung kepada pihak sekolah dan berkomitmen meningkatkan disiplin kerja agar layanan MBG tetap optimal bagi siswa,” ujarnya.

Usai kejadian, koordinasi antara SPPG dan pihak sekolah membaik, diikuti dengan perbaikan praktik di lapangan dari SPPG secara nyata.

BGN menegaskan bahwa program MBG adalah bagian dari upaya nasional meningkatkan gizi peserta didik. Semua pihak diharapkan memegang teguh prosedur dan menjaga integritas pelaksanaan program.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional