SPPG Jagir Klarifikasi Insiden Keamanan Pangan MBG di SMKN 1 Sine Ngawi

Ngawi – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jagir Sine menanggapi insiden keamanan pangan yang dialami sejumlah siswa di SMKN 1 Sine, Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Rabu (1/10).

Pihak SPPG pun segera mengambil tindakan menghentikan sementara distribusi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, tenaga kesehatan, serta mitra dapur.

"Kami sedang melakukan identifikasi penyebab terjadinya diare pada siswa SMKN 1 Sine. Tim SPPG melakukan evaluasi semua divisi," kata Kepala SPPG Jagir Sine, Sultoni dalam laporannya.

Dari analisis awal, lanjut Sultoni, dugaan sementara mengarah pada menu ayam lada hitam yang disajikan pada 30 September 2025. Namun untuk memastikan penyebab kejadian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi telah mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Hasil pemeriksaan lebih lanjut akan diumumkan setelah proses uji selesai.

"Kami telah menyerahkan dua sampel makanan kepada Dinas Kesehatan dan Polres Ngawi untuk dilakukan uji laboratorium. Melakukan identifikasi langsung dengan siswa terdampak untuk menelusuri penyebab gejala," ujar Sultoni.

Dari total 43 siswa yang dirawat, hingga pukul 22.29 WIB, hanya tersisa 16 siswa yang masih ditangani oleh medis. "Siswa terdampak sampai pukul 22.29 WIB, sejumlah 16 siswa (rawat inap) di 4 faskes, dengan rincian 6 siswa di Puskesmas Ngrambe, 4 siswa di Puskesmas Sine, 5 siswa di Puskesmas Tambakboyo Mantingan, dan 1 siswa di Klinik Aisyiah," papar Sultoni.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk melakukan investigasi mendalam, memperketat quality control, serta meningkatkan pengawasan di seluruh rantai produksi dan distribusi MBG.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan kanal pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Program MBG.

"Kami mengimbau orang tua, guru, maupun masyarakat untuk segera melapor jika menemukan menu yang diduga tidak layak konsumsi, agar bisa segera ditangani," imbaunya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional