Sinergi Hukum dan Komunikasi Jadi Kunci Sukses Program MBG

Makassar – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, tetapi juga oleh sinergi kuat antara aspek hukum dan komunikasi publik. Penguatan ini diwujudkan melalui penyusunan lebih dari 100 regulasi serta perluasan kerja sama lintas sektor sebagai fondasi utama program.

Hal tersebut disampaikan dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Penguatan Layanan Bantuan Hukum dan Sinergi Komunikasi Publik dalam Mitigasi Risiko Hukum Program Pemenuhan Gizi Nasional di Makassar (29/4).

Sebagai program strategis nasional dengan jangkauan lebih dari 61 juta penerima manfaat, MBG membutuhkan sistem tata kelola yang tidak hanya kuat secara operasional, tetapi juga solid dari sisi regulasi dan komunikasi. BGN menilai kedua aspek tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas, konsistensi, serta kepercayaan publik terhadap program.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa sinergi lintas fungsi menjadi faktor penentu keberhasilan program. “Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh implementasi di lapangan, tetapi juga oleh kekuatan regulasi dan komunikasi publik yang berjalan secara selaras dan saling mendukung,” ujar Hida di Makassar, Rabu (29/4).

Dalam aspek regulasi, BGN telah menerbitkan lebih dari 100 keputusan kepala badan, serta menyusun berbagai peraturan, telaah hukum, dan naskah akademik sebagai dasar kebijakan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap program memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah.

Di sisi lain, BGN juga memperkuat kolaborasi melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

“Penguatan regulasi harus diiringi dengan komunikasi publik yang efektif, agar setiap kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat,” kata Hida.

Melalui pendekatan komunikasi yang aktif, BGN memastikan penyebaran informasi dilakukan secara transparan dan responsif, sekaligus menjaga konsistensi narasi program di ruang publik. Hal ini menjadi penting untuk mengantisipasi potensi kesalahpahaman serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Hida menambahkan, integrasi antara aspek hukum dan komunikasi publik akan terus diperkuat sebagai strategi utama dalam pengelolaan program nasional. “Sinergi antara aspek hukum dan komunikasi publik adalah fondasi penting untuk memastikan program ini tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tutupnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional