Program MBG Tak Hanya Soal Gizi, Tapi Juga Benteng Risiko Hukum Nasional

Makassar – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dirancang sebagai program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai program strategis nasional yang dilengkapi dengan sistem mitigasi risiko hukum yang kuat dan terintegrasi. Hal ini disampaikan dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Penguatan Layanan Bantuan Hukum dan Sinergi Komunikasi Publik dalam Mitigasi Risiko Hukum Program Pemenuhan Gizi Nasional di Makassar (29/4).

Sebagai program dengan cakupan lebih dari 61 juta penerima manfaat di 38 provinsi, MBG memiliki kompleksitas tinggi dalam implementasi di lapangan. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan risiko hukum yang mampu mengantisipasi berbagai potensi persoalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa mitigasi risiko hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola program. “Program sebesar ini tidak bisa hanya berjalan secara operasional, tetapi harus ditopang dengan sistem mitigasi risiko hukum yang kuat agar pelaksanaannya tetap akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Hida di Makassar, Rabu (29/4).

Menurut Hida, pendekatan yang dilakukan BGN bersifat menyeluruh, mulai dari penguatan regulasi, penyusunan kebijakan, hingga pendampingan dalam implementasi di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan dan aktivitas program memiliki landasan hukum yang jelas dan terukur.

BGN juga terus memperkuat fungsi identifikasi dini terhadap potensi risiko hukum, termasuk melalui penyusunan telaah hukum, penguatan koordinasi internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan komunikasi publik.

“Fokus kami adalah memastikan setiap potensi risiko dapat diantisipasi sejak awal, sehingga program dapat berjalan dengan stabil tanpa gangguan yang berdampak pada kepercayaan publik,” kata Hida.

Selain itu, sinergi antara aspek hukum dan komunikasi publik menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi risiko. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan informasi dilakukan secara tepat, sekaligus menjaga konsistensi narasi program di ruang publik.

Hida menambahkan, integrasi kedua fungsi tersebut menjadi fondasi dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif terhadap dinamika di lapangan. “Sinergi antara aspek hukum dan komunikasi publik adalah fondasi penting untuk memastikan program ini tetap berjalan dengan baik dan terlindungi dari berbagai potensi risiko,” tutupnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional