Program MBG Sulteng Perketat Pengawasan Pangan, Libatkan Karantina untuk Cegah Risiko Bahan Baku

Palu — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat aspek keamanan pangan melalui pengawasan ketat terhadap bahan baku yang digunakan dalam pelaksanaan program. Penguatan ini menjadi salah satu fokus dalam kunjungan dinas Badan Gizi Nasional (BGN) ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (16/4).

Dalam pertemuan tersebut, BGN bersama Badan Karantina Indonesia di Palu menegaskan pentingnya pengawasan berlapis terhadap seluruh bahan pangan yang digunakan dalam program MBG, termasuk yang berasal dari luar daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap bahan baku yang masuk dalam rantai pasok telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Satgas MBG Provinsi Sulawesi Tengah yang diketuai oleh Gubernur dan dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur juga menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan pangan menjadi bagian penting dari keberlanjutan program. Sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, serta Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terus diperkuat untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga dari hulu hingga hilir.

Selain aspek pengawasan, edukasi publik juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah bersama BGN akan mengembangkan forum komunikasi berbasis podcast yang melibatkan berbagai narasumber, mulai dari petani, relawan, kader, hingga pelaku UMKM, untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait rantai pasok pangan dalam program MBG.

Gladys Peuru, Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Karantina Indonesia, menegaskan bahwa pihaknya siap memperkuat pengawasan karantina sebagai bagian dari sistem perlindungan pangan nasional dalam mendukung program MBG.

“Badan Karantina Indonesia berkomitmen untuk memastikan setiap bahan pangan yang beredar telah melalui pemeriksaan yang ketat, sehingga aman dan memenuhi standar kesehatan yang berlaku,” ujar Gladys.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa aspek keamanan pangan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG di seluruh daerah.

“Keamanan pangan adalah fondasi utama dalam program MBG. Kami memastikan setiap bahan baku yang digunakan telah melalui proses pengawasan yang ketat agar aman dikonsumsi oleh masyarakat,” ujar Hida di Palu, Kamis (16/4).

Hida menambahkan bahwa kolaborasi dengan lembaga karantina menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem pengawasan pangan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika rantai pasok yang semakin kompleks.

“Sinergi dengan Balai Karantina sangat penting untuk memastikan seluruh bahan pangan memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan,” jelasnya.

Hida juga menekankan bahwa transparansi dan keterlibatan publik dalam edukasi pangan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memahami bagaimana proses pengawasan pangan dilakukan. Edukasi ini penting agar kepercayaan publik terhadap program semakin kuat,” tambahnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional