Perkuat Tata Kelola BMN, BGN Jalin Koordinasi Strategis dengan Kementerian Keuangan

Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Pada Kamis, 19 Juni 2025, BGN melalui Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Barang dan Jasa menggelar rapat koordinasi bersama Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (DPKK), Kementerian Keuangan. Fokus utama rapat ini adalah mekanisme pencatatan dan alih status Barang Milik Negara, terutama untuk hibah luar negeri berupa peralatan dapur.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya BGN untuk memastikan bahwa setiap barang yang diterima termasuk hibah dari luar negeri tercatat dan dimanfaatkan dengan tertib dan transparan.

“Proses penetapan status penggunaan BMN bisa dilakukan bertahap, mengikuti alur pengiriman barang yang juga tidak serentak,” jelas Ranto, Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa BGN.

Ia menambahkan, “Berita Acara Serah Terima (BAST) pun bisa disusun secara bertahap, agar barang yang sudah diterima bisa segera dimanfaatkan, tanpa harus menunggu pengiriman lengkap.”

Dalam rapat tersebut, narasumber dari DPKK Kementerian Keuangan memaparkan tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan BMN:

1. Tindak Lanjut Hibah: BAST perlu segera dibuat dan aset dicatat dalam sistem SAKTI setelah hibah diterima.
2. ⁠Penetapan Status Penggunaan: Proses ini dilakukan sesuai ketentuan, baik oleh pengguna barang maupun pengelola barang.
3. ⁠Alih Status Penggunaan: Prosedur pengalihan harus dilakukan secara tertib dan dilengkapi dokumen pendukung.

Koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman internal BGN tentang prosedur pengelolaan BMN, serta mendorong pengelolaan aset yang lebih transparan, tertib, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional