Komisi IX DPR Soroti Standar Kebersihan Dapur MBG, BGN Siap Tindaklanjuti

Bandung - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana meninjau sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (16/10).

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut perlu dilakukan pembenahan untuk meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan.

"Dapur ini sebenarnya sudah beroperasi sejak 24 Februari 2025. Namun dari hasil peninjauan, ada beberapa hal yang perlu segera dibenahi. Dari sisi infrastruktur, ruang dapur terbilang terlalu pendek dan minim ventilasi sehingga sirkulasi udara kurang optimal. Memang, sumber air yang digunakan sudah berasal dari PDAM, namun kami menilai tetap perlu tambahan exhaust fan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ruang masak," ujar Cellica.

Sorotan lainnya, lanjut Cellica, terkait proses pencucian ompreng yang dinilai masih belum sesuai standar kebersihan. Selain itu, berdasarkan keterangan petugas lapangan, dugaan sementara penyebab insiden keamanan pangan yang terjadi di SMP Negeri 1 Cisarua baru-baru ini bersumber dari makanan dalam kondisi panas langsung ditutup rapat sehingga memicu basi.

"Dari keterangan petugas lapangan, diduga keracunan terjadi karena makanan dalam kondisi masih panas langsung ditutup rapat, sehingga menimbulkan proses pembusukan dini," ungkapnya.

Atas kejadian ini, Komisi IX DPR RI meminta BGN dan SPPG setempat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi alur distribusi makanan, standar kebersihan dapur, maupun kualitas bahan pangan.

"Seluruh tim lapangan kami minta untuk memperbaiki sistem agar sesuai juknis terbaru, demi menjamin Program MBG ini benar-benar aman, higienis, dan menyehatkan bagi seluruh penerima manfaat," pungkas Cellica.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti hasil peninjauan tersebut dengan langkah konkret pembinaan dan pengawasan teknis di lapangan.

"BGN berterima kasih atas masukan dari Komisi IX DPR RI. Kami akan memperkuat pembinaan terhadap seluruh satuan layanan agar pelaksanaan MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Tujuannya agar tidak ada lagi insiden yang membahayakan kesehatan penerima manfaat," ujar Hida dalam kesempatan tersebut.

Hida menambahkan, BGN juga akan mempercepat proses audit keamanan pangan di seluruh dapur MBG, terutama di wilayah yang baru beroperasi. "Kami ingin memastikan setiap dapur memenuhi standar higienitas dan kelayakan sesuai pedoman pelaksanaan program," tegasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional