Berita

/

Berita

/

Dua Jam Krusial, BGN Perkuat Pengawasan SPPG

Dua Jam Krusial, BGN Perkuat Pengawasan SPPG

Nomor: SIPERS-401/BGN/11/2030

Berita • 18 November 2026

picture-Dua Jam Krusial, BGN Perkuat Pengawasan SPPG

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui pelaksanaan apel rutin harian sebagai bagian dari penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam era MBG 2.0.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kehadiran dan kesiapan personel SPPG, khususnya Kepala SPPG dan Pengawas Gizi, pada waktu-waktu krusial dalam penyelenggaraan program.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny menjelaskan, melalui apel harian, BGN memastikan pengawasan terhadap seluruh tahapan operasional SPPG berjalan optimal, mulai dari penerimaan dan pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

"Kehadiran personel yang bertanggung jawab pada setiap tahapan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), sekaligus meminimalkan potensi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan," Kata Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, di Jakarta, Rabu (18/11).

Tysa juga menuturkan, apel rutin ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dengan melibatkan pejabat BGN di tingkat pusat serta perwakilan dari seluruh SPPG di Indonesia.

"Apel ini dilakukan setiap hari melalui Zoom dan dipimpin oleh Penanggung Jawab (PJ) wilayah masing-masing. PJ wilayah tersebut merupakan pejabat eselon I dan eselon II Badan Gizi Nasional. Bahkan, tidak jarang Kepala BGN turut serta memimpin apel harian," ungkap Tysa.

Selain memastikan kesiapan dan kehadiran personel di lapangan, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa apel harian juga berfungsi sebagai forum koordinasi dan evaluasi. Melalui forum tersebut, setiap SPPG dapat menyampaikan perkembangan pelaksanaan program, kendala operasional, serta berbagai permasalahan yang membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah pusat.

"Ini adalah upaya kita dalam memperketat pengawasan proses produksi MBG, utamanya dalam menekan kasus dalam hal keamanan pangan," ungkap Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.

Sudaryono menjelaskan, terdapat dua rentang waktu krusial yang menjadi perhatian utama dalam pengawasan operasional SPPG. Pertama, pukul 02.00–08.00 waktu setempat, yakni periode pelaksanaan proses produksi hingga distribusi makanan. Kedua, pukul 17.00–19.30 waktu setempat, yaitu waktu penerimaan dan pemeriksaan bahan baku serta pencatatan sisa makanan.

Pada kedua rentang waktu tersebut, kehadiran Kepala SPPG dan Pengawas Gizi menjadi penting untuk memastikan seluruh relawan dan petugas menjalankan tugas serta tanggung jawab sesuai ketentuan. Pengawasan secara langsung diharapkan dapat memastikan setiap tahapan operasional berlangsung tertib, terpantau, dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan bahwa apel harian juga menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan pelaksana program di daerah. Melalui koordinasi rutin, berbagai informasi dan perkembangan dari lapangan dapat disampaikan secara cepat dan terstruktur sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

"Forum ini menjadi wadah yang baik untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi secara update dari setiap wilayah ke pusat," tegas Mas Dar.

Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi penerapan standar operasional di seluruh dapur SPPG. Menurutnya, pengawasan dan koordinasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar setiap SPPG di Indonesia dapat menyelenggarakan Program MBG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pelaksanaan apel harian ini, BGN berharap pengawasan operasional SPPG semakin optimal, koordinasi antara pusat dan daerah semakin kuat, serta kualitas penyelenggaraan Program MBG terus meningkat. Dengan demikian, seluruh tahapan penyelenggaraan program dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan, khususnya dalam menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional

Butuh Bantuan?