BGN Tingkatkan Tata Kelola Aset dan Pengadaan untuk Akuntabilitas Optimal

Tangerang Selatan, 20 Juni 2025 - Badan Gizi Nasional (BGN) secara proaktif memperkuat tata kelola aset negara dan pengadaan barang/jasa melalui serangkaian inisiatif strategis. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen BGN dalam mencapai akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam setiap operasionalnya.

Pada Kamis, 19 Juni 2025, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Barang dan Jasa BGN mengadakan rapat koordinasi penting dengan Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (DPKK), Kementerian Keuangan. Pertemuan ini berfokus pada mekanisme pencatatan dan alih status BMN, khususnya untuk hibah luar negeri berupa peralatan dapur.

Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa BGN, Ranto, menjelaskan fleksibilitas dalam proses pencatatan dan penetapan status penggunaan BMN. "Proses penetapan status penggunaan BMN bisa dilakukan bertahap, mengikuti alur pengiriman barang yang juga tidak serentak," ujar Ranto. la menambahkan, Berita Acara Serah Terima (BAST) dapat disusun secara bertahap agar barang bisa segera dimanfaatkan.

DPKK Kementerian Keuangan menekankan tiga poin krusial dalam pengelolaan
BMN: tindak lanjut hibah (pembuatan BAST dan pencatatan di sistem SAKTI), penetapan status penggunaan sesuai ketentuan, dan prosedur alih status penggunaan yang tertib. Koordinasi ini diharapkan memperkuat pemahaman internal BGN dan mendorong pengelolaan aset yang lebih transparan dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

pada Jumat, 20 Juni 2025, BGN melanjutkan upaya peningkatan akuntabilitas dengan menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Semester I dan persiapan untuk Semester Il Tahun 2025 di Tangerang Selatan. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro PBJ dan BMN ini membahas capaian realisasi, kendala, serta strategi percepatan dan perbaikan.

Dalam rapat tersebut, Ranto mengumumkan rencana pelatihan dan refreshment pengadaan bagi SDM pengadaan pada Juli 2025 untuk meningkatkan kompetensi. la juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pejabat pengadaan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Selain itu, rapat tersebut menyoroti pentingnya penyusunan dan penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara tepat waktu, peningkatan sinergi antar unit, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Melalui langkah-langkah ini, BGN berharap pelaksanaan pengadaan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, demi mendukung kinerja kelembagaan secara keseluruhan.

Biro Hukum dan Humas 
Badan Gizi Nasional