BGN Tangani Ratusan Kasus Hukum, Mayoritas Diselesaikan Tanpa Pengadilan

Makassar – Badan Gizi Nasional (BGN) mengedepankan pendekatan preventif dan solutif dalam menangani berbagai persoalan hukum yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mayoritas permasalahan yang terjadi di lapangan berhasil diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan, mencerminkan efektivitas strategi non-litigasi yang diterapkan.

Hal tersebut disampaikan dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Penguatan Layanan Bantuan Hukum dan Sinergi Komunikasi Publik dalam Mitigasi Risiko Hukum Program Pemenuhan Gizi Nasional di Makassar (29/4).

Sebagai program dengan cakupan lebih dari 61 juta penerima manfaat, MBG tidak terlepas dari berbagai dinamika di lapangan, termasuk potensi persoalan hukum yang beragam. Mulai dari isu administratif, kesalahpahaman informasi, hingga potensi penipuan menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi secara cepat dan tepat.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pendekatan non-litigasi menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas program. “Kami menempatkan penyelesaian masalah secara cepat, tepat, dan proporsional sebagai prioritas, agar setiap persoalan tidak berkembang dan mengganggu jalannya program di lapangan,” ujar Hida di Makassar, Rabu (29/4).

Hida menjelaskan, penyelesaian melalui jalur non-litigasi dilakukan dengan mengedepankan komunikasi, mediasi, dan koordinasi lintas pihak, sehingga persoalan tidak berkembang menjadi konflik hukum yang lebih besar.

“Sebagian besar persoalan dapat diselesaikan secara non-litigasi melalui pendekatan komunikasi dan mediasi, sehingga tidak berkembang menjadi konflik hukum yang lebih besar,” kata Hida.

Pendekatan ini dinilai tidak hanya mempercepat penyelesaian masalah, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan serta meminimalisasi potensi gangguan terhadap jalannya program di lapangan.

Selain itu, BGN juga memperkuat sinergi antara fungsi hukum dan komunikasi publik dalam menangani setiap isu yang muncul. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat tetap terkendali dan tidak menimbulkan persepsi negatif yang dapat memengaruhi kepercayaan publik.

Hida menambahkan, integrasi kedua fungsi tersebut menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program nasional. “Sinergi antara aspek hukum dan komunikasi publik adalah fondasi penting untuk memastikan program ini tetap berjalan dengan baik dan terlindungi dari berbagai potensi risiko,” pungkasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional