BGN Perkuat Standar Penilaian JDIH 2026

Jakarta - Badan Gizi Nasional terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola hukum. Salah satunya melalui Rapat Pembahasan Indikator Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (11/2). Forum ini menjadi momentum strategis untuk memastikan sistem penilaian JDIH semakin objektif, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa JDIH merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Melalui JDIH, setiap produk hukum dapat terdokumentasi secara tertib, tersaji secara sistematis, serta mudah diakses oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan internal,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (11/2).

Rapat Pembahasan Indikator Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2026

Menurut Hida, seiring perkembangan regulasi dan teknologi informasi, pengelolaan JDIH harus semakin adaptif dan terintegrasi. Karena itu, indikator penilaian perlu dirumuskan secara komprehensif agar mampu menjadi pedoman peningkatan mutu layanan dokumentasi dan informasi hukum di setiap unit kerja.

Hida menekankan, penguatan JDIH juga merupakan bagian dari komitmen BGN dalam mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan budaya sadar hukum. Dokumentasi hukum yang lengkap dan mutakhir dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Indikator penilaian yang kita bahas hari ini harus dimaknai sebagai sarana pembinaan dan peningkatan kualitas, bukan sekadar kewajiban administratif,” tegasnya.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), unsur inspektorat, para deputi, direktur lintas bidang, hingga pengelola JDIH di lingkungan BGN.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional