BGN Pastikan Target 82,9 Juta Penerima MBG Februari 2026
Nomor: SIPERS-382C/BGN/12/2025
Berita • 6 Desember 2025
Sumber:
Doc. Biro Hukum dan Humas BGNJakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa target besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dapat tercapai pada akhir Februari 2026.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa percepatan ini dilakukan meski sejumlah kendala masih ditemui di lapangan, mulai dari bencana alam, gangguan teknis verifikasi data, hingga penyelesaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil.
“Kita inginnya akhir bulan ini, tapi saya melihat karena ini sekarang banyak kejadian, bencana alam, kemudian ada gangguan-gangguan teknis terkait dengan verifikasi dan lain-lain, saya melihat kemungkinan besar itu akan tercapai di akhir Februari,” ujar Dadan di Jakarta, sabtu (6/12).
Menurut Dadan, progres pembangunan SPPG menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan layanan. Ia menegaskan bahwa pembangunan di wilayah aglomerasi menunjukkan hasil signifikan.
“Jadi kita akhir tahun ini mungkin sudah bisa melayani lebih dari 60 juta penerimaan manfaat, karena kita optimis bisa membentuk 20 ribu SPPG di daerah aglomerasi dan minimal sekitar 200 di daerah terpencil,” katanya.
Dadan menjelaskan, dari total 8.000 lebih SPPG di daerah terpencil, sebagian besar diproyeksikan rampung pada Januari 2026. Kecepatan perluasan cakupan ini tidak lepas dari lonjakan jumlah SPPG secara nasional. “Dan kita mengejar target 82,9 juta mudah-mudahan tidak lama di awal tahun, paling lama mungkin akhir Februari sudah bisa kita layani. Sehingga mulai Maret, April, Mei kita sudah bisa melayani total 100% target yang kita canangkan,” ujar Dadan.
Untuk mendukung target tersebut, BGN menyiapkan kapasitas besar pelayanan gizi di seluruh wilayah Indonesia. “Akan ada kurang lebih 25.400 SPPG di daerah aglomerasi ditambah dengan 8.200 di daerah-daerah terpencil. Sehingga totalnya kurang lebih akan ada antara 31 sampai 33 ribu SPPG,” tegasnya.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional