BGN Dorong Sinkronisasi Data Lintas Kementerian

Tangerang — Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati menyampaikan pentingnya integrasi dan pembaruan data sebagai fondasi utama keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk mencapai pemenuhan target 82,9 juta penerima manfaat tahun ini. 

Menurutnya, MBG bukan sekadar program intervensi pangan, melainkan bagian dari strategi nasional untuk membangun SDM unggul sejak usia dini. Pernyataan ini ia kemukakan pada saat Konsinyering Sinkronisasi Data Penerima Manfaat Program Makan Bergizi di Tangerang, Selasa (17/6). 

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak usia sekolah, sebagai investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul," tuturnya. 

"Namun untuk memastikan program ini tepat sasaran, diperlukan integrasi data lintas kementerian yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan," sambungnya.

Forum konsinyering ini membahas empat hal utama sebagai langkah konkret dalam memperkuat pengelolaan data penerima manfaat MBG, yakni:

Forum konsinyering ini membahas empat hal utama sebagai langkah konkret dalam memperkuat pengelolaan data penerima manfaat MBG, yakni:

1. Pemutakhiran Basis Data Peserta Didik Penyusunan data yang mempertimbangkan status gizi, sosial ekonomi, dan wilayah geografis agar MBG tepat sasaran.
2. Penyelarasan Metode Identifikasi dan Verifikasi Harmonisasi antar kementerian untuk mencegah data ganda atau tumpang tindih penerima manfaat.
3. Pengembangan Sistem Pertukaran Data yang Terintegrasi dan Aman Implementasi sistem data digital antarinstansi yang menjamin efisiensi, akurasi, dan perlindungan data.
4. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Penguatan tata kelola data dengan prinsip terbuka dan bertanggung jawab, dari tahap perencanaan hingga pelaporan program.

Hida menambahkan bahwa kerja sama lintas kementerian sangat krusial mengingat siswa-siswi penerima manfaat berada di berbagai satuan pendidikan, baik di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, maupun intervensi kesehatan dari Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Dengan digelarnya forum ini juga menjadi ajang memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa Program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi memberikan manfaat nyata di lapangan.

"Kami sangat menghargai keterlibatan dan kontribusi dari semua pihak dalam forum ini. Semoga diskusi ini menjadi langkah awal yang konkret dalam memperkuat tata kelola program makan bergizi, sekaligus menjadi fondasi dalam membangun kebijakan berbasis data yang berpihak pada anak-anak Indonesia," pungkasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional