Badan Gizi Nasional dan Bappenas Percepat Pembentukan Pokja

Tangerang – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menggelar Kick Off Meeting Koordinasi Paket Pengadaan pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola (Sistakol). Pertemuan ini menjadi langkah strategis percepatan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dalam kerja sama antara Bappenas dan Deputi Sistakol, agenda ini dilaksanakan di Tangerang pada Jumat, 4 Juli 2025.

Kuasa Pengguna Anggaran BGN, Nyoto Suwignyo, menekankan urgensi percepatan proses ini. “Dalam rangka mendukung kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, kami mengidentifikasi kebutuhan percepatan yang signifikan. Oleh karena itu, Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) BGN diharapkan dapat mengawal proses dari tahap persiapan hingga selesai.” Nyoto juga mengingatkan pentingnya penyelesaian laporan tepat waktu karena kegiatan ini direncanakan berakhir pada Oktober–Desember 2025, sebagai persiapan penyusunan anggaran program tahun 2026.

Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang dan Jasa, Ranto, menjelaskan bahwa fokus utama percepatan terletak pada proses persiapan pengadaan. “Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi memiliki tim Pokja sebanyak 13 orang yang bertanggung jawab atas proses pengadaan di Kedeputian Sistakol. Tim ini perlu membangun sinergi kuat guna mendukung pemenuhan gizi sekaligus mengatasi berbagai tantangan internal,” ujarnya.

Direktur Sistem Pemenuhan Gizi, Nurjaeni, menambahkan bahwa BGN sangat membutuhkan dukungan Kementerian PPN/Bappenas dalam proses pengadaan mengingat keterbatasan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa di BGN. “Pertemuan ini juga memaparkan rincian paket pengadaan dalam kerja sama BGN dan Bappenas Tahun Anggaran 2025,” kata Nurjaeni.

Agenda Kick Off Meeting ini dihadiri oleh perwakilan dari Deputi Sistakol, Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi, Direktorat Manajemen Risiko, serta Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi.

BGN berharap pertemuan ini dapat memperlancar proses pengadaan, menjamin penyelesaian laporan tepat waktu, serta mendukung persiapan anggaran program tahun 2026.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional