Wujudkan Efisiensi dan Transparansi, BGN Rancang Regulasi Pengawasan Intern

Jakarta - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional (BGN) secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel diperlukan pengawasan intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan kebijakan nasional serta rencana strategis agar terlaksana dengan lancar.

Maka dari itu, sebagai lembaga pemerintahan yang baru terbentuk, BGN tengah merancang regulasi terkait pengawasan intern, kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Karo Kummas) BGN, Khairul Hidayati (19/03).

"Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern di lingkungan Badan Gizi Nasional diperlukan penguatan kewenangan Inspektorat Utama agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal," isi dari pembahasan rancangan itu.

Inspektorat Utama BGN ditunjuk untuk menjalani tugas tersebut. Tugasnya antara lain berwenang mengakses sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, personal, serta seluruh data dan informasi yang diperlukan.

Tugas berikutnya, melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi klien dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern. Meneruskan atau melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada Aparat Penegak Hukum.

"Meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari unit kerja internal maupun eksternal Badan Gizi Nasional," sebagaimana isi dari rancangan aturan pengawasan intern.
 
Selain itu, Inspektorat Utama harus bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BGN; pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dapat melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BGN. Menyusun laporan hasil pengawasan serta pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional