Terima Audiensi NGO, BGN Paparkan Sasaran Penerima MBG hingga Tantangannya

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menerima audiensi dari beberapa Organisasi Non-Pemerintahan (NGO) di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (06/02). Kedatangan mereka dalam rangka bersinergi mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
 
Dalam pertemuan itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Khairul Hidayati mengatakan, program ini tidak hanya melayani sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta.

"Namun ini tergantung dari ketersediaan dapur di sekitar lokasi sekolah. Pelaksanaan MBG di pesantren dan sekolah tata boga dapat menggunakan metode hybrid dalam pengelolaan dapur dan pendistribusian," jelasnya.

Sebelum penyaluran menu MBG, BGN terlebih dahulu mendata masyarakat yang menerima manfaat untuk mengetahui riwayat alergi makanan tertentu.                                             

"Setiap murid akan didata apakah memiliki alergi terhadap makanan guna meminimalisasi risiko dalam pendistribusian MBG," jelas Hida.

Lebih lanjut Hida menambahkan, dalam pelaksanaan Program MBG, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut dilibatkan untuk melakukan pengecekan menu makanan hingga pemeriksaan kesehatan penerima manfaat.


Tantangan BGN agar Menu MBG Disukai

Hida mengakui, dalam melaksanakan Program MBG terdapat tantangan, salah satunya membuat menu makanan bergizi tersebut tidak bosan dikonsumsi oleh penerima manfaat.

"Tantangan MBG adalah menciptakan makanan yang disukai penerima manfaat dan membuat mereka tertarik untuk terus mengonsumsinya," ungkapnya.

Faktor inilah yang membuat BGN berupaya memanfaatkan sumber daya pangan lokal agar dikonsumsi oleh masyarakat sekaligus menjadi menu utamanya, misalnya sumber daya laut.

"Sumber daya laut di Indonesia dinyatakan dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Besarnya ekspor sumber daya laut disebabkan oleh rendahnya daya serap masyarakat lokal," kata Hida.

Sementara itu, pada tahun ini, BGN merencanakan membentuk 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas di seluruh Indonesia. Lalu, pada bulan April, sebanyak 2.000 SPPG akan mulai beroperasi lebih cepat.


Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional