Komitmen Suguhkan Informasi Publik yang Akuntabel, BGN Finalisasi SOP

Jakarta – Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional memiliki tugas salah satunya dalam menyelenggarakan fungsi terkait pelayanan informasi publik. Sebagai bentuk komitmen, BGN melalui Biro Hukum dan Humas melakukan finalisasi SOP terkait Penyusunan Standar Layanan Informasi Publik pada Kamis, (03/07).

Khairul Hidayati selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali SOP yang telah disusun serta melakukan studi banding dengan kemeterian lembaga lain yang telah menyelenggarakan fungsi layanan informasi publik dengan baik.

“Agenda ini kami selenggarakan untuk meninjau kembali rumusan SOP Layanan Informasi Publik yang telah disusun. Kami juga menghadirkan narasumber dari kementerian dan lembaga lain yang telah berpengalaman dalam hal Layanan Informasi Publik. Ini merupakan upaya BGN agar dapat menyajikan informasi yang berkualitas, terbuka dan akuntabel,” sebut Hida saat membuka diskusi tersebut.

Sebagai lembaga yang melayani kepentingan masyarakat, BGN berkewajiban menyediakan informasi berdasarkan permintaan ataupun tidak, kecuali informasi tertentu yang tidak dapat dikonsumsi secara umum demi melindungi kepentingan publik. Informasi yang disajikan harus disampaikan secara berkala dengan cepat, tepat waktu, dan sederhana.

Lebih lanjut, Hida menyebutkan bahwa SOP terkait pelayanan publik memainkan peran krusial, karena selain berkewajiban dalam aspek keterbukaan informasi, BGN juga harus melindungi data-data yang bersifat personal.

“Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik berfungsi dalam optimalisasi penyelenggaraannya. SOP dapat memberikan struktur, konsistensi, dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat,” tambahnya.


“Kualitas layanan akan meningkat sejalan dengan dampak SOP yang dijalankan dengan baik. Peninjauan SOP ini diharapkan mampu meningkatkan konsistensi layanan, efisiensi operasional, meminimalisasi kesalahan, terjaga akuntabilitas informasinya, patuh terhadap regulasi sehingga akan menghasilkan kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dari BGN,” pungkas Hida pada sesi penutup diskusi.


Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional