Ketika MBG Tumbuh Besar, BGN Mulai Membenahi Dapur hingga Tata Kelola

Jakarta — Setiap pagi, sebelum anak-anak memulai pelajaran di sekolah, ada banyak orang yang lebih dulu bekerja memastikan makanan bergizi tersedia di meja mereka. Di dapur-dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), bahan pangan mulai diolah, makanan dimasak, dikemas, lalu dikirim ke sekolah-sekolah. Bagi anak-anak, proses itu mungkin terlihat sederhana: makanan datang, kemudian dinikmati bersama teman-teman. Namun, di balik setiap kotak makanan yang mereka terima, ada pekerjaan panjang yang harus dipastikan berjalan dengan baik.

Mulai dari memastikan bahan pangan tersedia dan berkualitas, menjaga kebersihan dapur, mengawasi proses memasak, hingga memastikan anggaran digunakan sebagaimana mestinya. Semua harus berjalan beriringan. Sebab, ketika satu bagian tidak bekerja sebagaimana mestinya, dampaknya bisa dirasakan hingga ke tangan penerima manfaat.

Tantangan itulah yang kini dihadapi Badan Gizi Nasional (BGN). Seiring pertumbuhan MBG yang semakin besar, tanggung jawab mengelola program ini juga semakin kompleks. MBG tidak lagi sekadar tentang menyediakan makanan bagi anak-anak, tetapi juga membangun ekosistem yang melibatkan puluhan ribu dapur, jutaan penerima manfaat, tenaga kerja, pemasok pangan lokal, pemerintah daerah, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Di tengah perkembangan tersebut, BGN mulai melakukan pembenahan menyeluruh. Dalam 100 hari kerja Sudaryono memimpin, sejumlah aspek pelaksanaan program dievaluasi dan diperkuat. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi MBG 2.0, sebuah upaya untuk memastikan pertumbuhan program berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaannya.

Bukan tanpa alasan pembenahan ini diperlukan. Ketika MBG pertama kali berjalan pada Januari 2025, BGN menghadapi tantangan besar untuk mengendalikan jumlah dapur yang terus bertambah. Dalam evaluasi 100 hari kerja, terlihat bahwa kapasitas pengawasan belum sebanding dengan besarnya program yang harus dikelola. Saat itu, BGN hanya memiliki sekitar 700 tenaga kerja untuk mengendalikan sekitar 27 ribu dapur, dengan infrastruktur pengawasan yang masih terbatas.

“BGN kira-kira manpower-nya sekitar 700 orang langsung mengendalikan dapur kira-kira 27 ribu dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim dan juga pelibatan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain yang sangat minim,” kata Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mengelola program sebesar MBG membutuhkan lebih dari sekadar penambahan jumlah dapur dan penerima manfaat. Sistem pengawasan, ketepatan data, serta koordinasi antarlembaga juga harus diperkuat. Setiap penerima manfaat perlu dipastikan keberadaannya, setiap dapur harus dapat dipantau, dan setiap penggunaan anggaran harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas.

Untuk menjawab tantangan itu, BGN mulai memperkuat digitalisasi dan proses verifikasi. Data menjadi salah satu fondasi penting agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.

“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” ujar Mas Dar.

Pembenahan juga menyentuh aspek yang tak kalah penting, yakni pengelolaan keuangan. Di balik jutaan porsi makanan yang disiapkan setiap hari, terdapat anggaran besar yang harus dikelola secara cermat. Karena itu, memastikan setiap rupiah digunakan sesuai peruntukannya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program.

Dalam evaluasi 100 hari kerja, BGN menyebut sekitar Rp44 triliun berhasil diefisienkan dan dikembalikan ke kas negara. Angka tersebut berasal dari berbagai pos, mulai dari anggaran BGN, insentif yayasan, dana operasional dapur, hingga saldo virtual account yang dinilai fiktif.

Bagi BGN, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan penerima manfaat. Sebab, setiap anggaran yang dikelola dengan baik pada akhirnya harus kembali pada tujuan utama program: menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Uang rakyat yang tidak tepat sasaran harus kita selamatkan. Dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan pencairan dananya,” katanya.

Namun, pembenahan MBG tidak berhenti pada urusan administrasi dan keuangan. Ada hal yang jauh lebih dekat dengan kehidupan penerima manfaat, yakni memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman untuk dikonsumsi.

Di sinilah dapur menjadi salah satu titik paling penting. Sebab, kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan pangan yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana bahan tersebut disimpan, diolah, dimasak, hingga didistribusikan. Kebersihan lingkungan dapur dan penerapan standar higiene serta sanitasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Atas dasar itu, BGN melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur yang beroperasi. Lebih dari 2.000 dapur disebut telah ditutup karena tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Langkah tersebut menjadi pengingat bahwa besarnya cakupan program tidak boleh mengurangi perhatian terhadap keselamatan setiap penerima manfaat.

“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” ujar Mas Dar.

Di balik berbagai pembenahan tersebut, MBG tetap terus berkembang dan menjangkau semakin banyak masyarakat. Hingga akhir Oktober 2026, lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi. Sementara itu, sebanyak 26.723 dari total 27.485 dapur telah menjalani verifikasi.

Program ini juga menggerakkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja dan melibatkan lebih dari 80 ribu pemasok lokal, dengan mayoritas berasal dari kalangan UMKM.

Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa dampak MBG tidak hanya dirasakan oleh anak-anak yang menerima makanan. Ada banyak pihak yang turut terlibat dan memperoleh manfaat dari perputaran ekonomi yang tercipta. Petani, peternak, pedagang, pelaku UMKM, hingga para pekerja dapur menjadi bagian dari ekosistem yang tumbuh bersama program ini.

Semakin luas jangkauan MBG, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan seluruh mata rantainya berjalan dengan baik. Kebutuhan bahan pangan harus terpenuhi, dapur harus memenuhi standar, tenaga kerja harus didukung, dan pemasok harus terlibat dalam sistem yang tertib. Semua membutuhkan koordinasi dan pengawasan yang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

Karena itu, transformasi MBG 2.0 tidak semata-mata diarahkan untuk memperluas pelaksanaan program, tetapi juga memastikan fondasi pengelolaannya semakin kuat. Pembenahan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari verifikasi data, pengawasan dapur, pengelolaan anggaran, hingga penguatan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Bukan sekadar melanjutkan program, transformasi MBG 2.0 menjadi kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan memperkuat pelaksanaan MBG,” ujar Mas Dar

Seratus hari tentu bukan waktu yang panjang untuk membenahi program dengan skala sebesar MBG. Masih ada banyak pekerjaan yang perlu dilanjutkan dan berbagai tantangan yang harus dijawab. Namun, periode ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan bahwa pertumbuhan program tidak hanya terlihat dari semakin banyaknya dapur dan penerima manfaat, tetapi juga dari semakin baiknya kualitas pelaksanaan di lapangan.

Pada akhirnya, bagi anak-anak yang menerima MBG, yang terpenting mungkin hanya satu: makanan yang tersedia, bergizi, dan aman untuk disantap. Mereka tidak perlu mengetahui bagaimana data diverifikasi, bagaimana anggaran diawasi, atau bagaimana ribuan dapur dikelola setiap harinya.

Namun, justru di balik kesederhanaan itulah tanggung jawab besar berada. Memastikan setiap makanan yang sampai ke tangan mereka telah melalui proses yang benar, dikelola dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, keberhasilan MBG bukan semata-mata diukur dari berapa juta porsi makanan yang berhasil dibagikan, melainkan juga dari seberapa baik seluruh proses di belakangnya dijalankan.

“MBG ini program besar, tidak hanya besar tapi harus benar. Itu targetnya,” ujarnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional