Karo Kummas BGN: Program MBG, Perempuan Wajib Dilibatkan

Jakarta - Ketahanan pangan adalah isu penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, perempuan memiliki peran besar memahami perencanaan pangan. Karena perencanaan ini harus bisa terpenuhi untuk jangka panjang. Apalagi tanaman tertentu tidak lagi melimpah, area lain pun telah diubah pemanfaatannya.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Gizi Nasional (Karo Kummas BGN), Khairul Hidayati mengatakan, dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kaum perempuan tentunya dilibatkan. 

Hal itu Hida sampaikan saat menghadiri diskusi publik yang dilakukan secara hybrid di Jakarta, dengan mengusung tema Perempuan dan Pangan: Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan, Kamis (20/03).

"Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional memberikan kesempatan untuk mendukung pemulihan kebun pangan bagi masyarakat dan melibatkan perempuan dalam mengidentifikasi tanaman pangan bergizi yang dapat menyediakan makanan bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya," ujarnya.

Di banyak negara, terutama di pedesaan, perempuan memegang peran penting dalam memastikan keluarga mendapatkan akses pangan yang cukup dan bergizi. Ini tidak hanya terbatas pada fungsi rumah tangga, tetapi juga mencakup sektor pertanian, ekonomi, dan kesehatan.

Sementara di tingkat produksi, perempuan berperan besar dalam bertani, merawat tanaman, memanen hasil pertanian, dan pengolahan pangan. Meskipun berperan signifikan, mereka seringkali dihadapkan pada keterbatasan dalam mengakses sumber daya.

"Banyak perempuan yang tidak memiliki hak atas tanah atau akses terbatas. Ketidaksetaraan ini mempersempit ruang bagi perempuan untuk berinovasi dan meningkatkan hasil produksi pangan mereka," ungkap Hida.

"Sebagai contoh, meskipun mereka mengelola sebagian besar pekerjaan pertanian, kebijakan atau keputusan yang mengatur akses terhadap lahan, alat, dan pasar pangan lebih sering berpihak kepada laki-laki," sambungnya.

Selain itu, lanjut Hida, perempuan juga memainkan peran penting dalam pengelolaan ketahanan pangan keluarga. Sebagai pengelola rumah tangga, perempuan bertanggung jawab untuk merencanakan dan menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga mereka.

"Mereka memilih bahan pangan, mengatur anggaran untuk belanja bahan makanan, dan seringkali mendidik anak-anak mereka tentang pentingnya pola makan yang sehat. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya bertindak sebagai konsumen pangan, tetapi juga sebagai pengatur pola konsumsi yang dapat berpengaruh besar terhadap kesehatan keluarga," paparnya.

Namun, di tengah semua kontribusi luar biasa ini, perempuan menghadapi tantangan besar, salah satunya dampak perubahan iklim yang mengancam sektor pertanian. Hal ini karena mereka sangat bergantung dari hasil pertanian sebagai sumber penghasilan.

"Perubahan iklim dapat mengurangi hasil panen, merusak tanaman, dan mengancam ketahanan pangan, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada pertanian tradisional.
Terjadi kehilangan keragaman pangan yang besar akibat alih fungsi hutan, polusi laut dan sungai, serta berbagai cara lain yang merusak kawasan alam," ungkap Hida.

Hida menambahkun, perempuan memiliki pengetahuan yang diakui dalam mencari makanan di hutan, sungai, dan daerah pesisir. Mereka pun mampu mengawetkan dan menyiapkan hidangan lokal dari makanan tersebut.

"Namun, karena sumber makanan tersebut menjadi langka, maka pengetahuan mereka tidak lagi dipraktikkan. Makanan sehat hilang dan begitu pula pengetahuan lokal tentang makanan tersebut, keterampilan untuk membudidayakannya, dan memahami ekosistem tempat makanan tersebut tumbuh," ungkapnya lagi.

Mengatasi hal tersebut, Hida menambahkun perlu menerapkan solusi berbasis masyarakat, mulai dari bawah ke atas untuk mengatasi masalah pangan lokal.

"Pemetaan keanekaragaman hayati pangan lokal bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan mitra dapat dilaksanakan di setiap desa dan desa tetangga untuk menentukan sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral lokal yang dapat menyediakan pola makan sehat bagi mereka yang tinggal di satu desa atau bekerja sama dengan desa tetangga dalam satu kabupaten," pungkasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional