BGN Wacanakan Implementasi Sertifikasi Bagi SPPG Mulai Bulan Depan

Jakarta - Meningkatkan kualitas pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

BGN telah melibatkan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk penerbitan sertifikasi tersebut. Hal ini disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana kepada Komisi IX DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (21/05).

'Terkait dengan sertifikasi, jadi kami sedang menyusun sekarang koridor sertifikasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang kami susun bersama KAN. Kami di sini sedang menyusun terkait dengan sertifikasi laik higienis dan sanitasi, serta sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)," jelasnya.

Dia menyebutkan, realisasi pelaksanaan sertifikasi tersebut akan dimulai kisaran Juni atau Juli tahun ini. Selain itu, BGN juga akan menyertakan akreditasi kepada SPPG.

"Jadi ini sertifikasi yang sedang kami rancang dan mudah-mudahan segera bisa kita implementasikan mulai bulan Juni atau Juli sehingga nanti tiap SPPG akan tersertifikasi apakah laik atau tidak. Bahkan nanti bisa keluar akreditasinya, apakah itu unggul, baik sekali atau baik," lanjut Dadan.

BGN Usulkan Anggaran BPOM Ditambah

Dadan juga mengusulkan tambahan anggaran untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terlibat dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yang fokus terhadap pemenuhan gizi masyarakat ini.

Karena mereka terus memantau serta mengawasi SPPG se-Indonesia. Apa lagi jumlah SPPG saat ini sebanyak 1.994 yang telah terbentuk. Belum lagi, hingga akhir tahun 2025, akan ada 30.000 SPPG sehingga tugas BPOM semakin bertambah.

"Tentu saja peran serta lembaga dan K/L lainnya di dalam Program Makanan Bergizi terutama yang ada di Komisi IX, saya sangat merekomendasikan. Karena tadi BPOM sangat intens mengontrol kami di lapangan. Tapi untuk SPPG yang semakin bertambah bahkan ada 30.000 di akhir tahun, saya kira pergerakannya harus didukung dengan anggaran yang cukup, Jadi, saya merekomendasikan agar BPOM anggarannya ditambah untuk menginspeksi kami atau nanti bisa berkolaborasi dengan kami terkait hal itu," paparnya.

Biro Hukum dan Humas
Badam Gizi Nasional